KUPANG,beritalima.com – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pertahanan melaksanakan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur dalam rangka melaksanakan penelitian/riset sebagai bentuk realisasi dari Tridharma Perguruan Tinggi.
Hal itu disampaikan Brigjen Agus Winarna, Dosen Fakultas Strategis Pertahanan (Unhan) Indonesia kepada wartawan usai pertemuan dengan Asisten Pemerintahan Setda NTT di Kantor Gubernur NTT, Senin (26/8).
Agus mengatakan, Unhan berdiri sejak 10 tahun lalu yang didalam pembinaan organisasi dibawa Kementerian Pertahanan RI, namun dalam melaksankan kegiatan akademik dibawa pembinaan Kementerian Riset Dikti, sehingga pusat pertahanan dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan juga sama seperti yang dilakukan oleh perguruan tinggi lain.
Menurutnya, Universitas Pertahanan Indonesia menyelenggarakan pendidikan hanya untuk S2 dan S3.
” S2 memang kita rekrut atau pun mahasiswanya dari TNI dan ASN termasuk Polri, namun juga menerima dari umum yang sudah memiliki latar belakang pendidikan S1,” kata Agus Winarna.
Agus menambahkan, Unhan merekrut mahasiswa dari seluruh Indonesia. “ Jadi kita menginginkan NTT menjadi bagian dari mahasiwa. Dan, saat ini mahasiswa tercatat ada yang dari Kefamenanu, kabupaten Timor Tengah Utara,” ujarnya.
“ Sebagaimana perguruan tinggi yang lainnya, kami secara tugas sebagai dosen di Unhan kebetulan melaksanakan Capasity Building. Jadi dosen – dosen disebar di seluruh Indonesia untuk melaksanakan penelitian,” ungkap Agus.
Sementara topik yang diangkat dalam penelitian di NTT ini adalah masalah kolaborasi governancedan Capasity Building. Kemudian bagaimana otonomi daerah yang dilaksanakan oleh rakyat NTT.
“ Kami juga mencari data, baik data sekunder maupun data utama yang saat ini kami laksanakan diskusi, dan wawancara sebagai data primernya, baik kepada bapak gubernur beserta jajarannya, bapak Danrem 161/Wirasakti Kupang beserta jajarannya juga nanti pak bupati TTU, dan kami juga akan mengunjungi perbatasan,” ujarnya.
“ Sebagaimana halnya kami berdiskusi di pusat atau pemda, kemudian di beberapa instansi, kami ingin melihat seperti apa pertanyaan atau permasalahan – permasalahan yang kita angkat dalam berpsektif kolaborasi governance,” kata Agus.
Terkait kuliah umum rencananya akan diberikan oleh gubernur NTT di Universitas Pertahanan, Agus mengatakan, Unhan menyambut baik. “ Terkait hal ini saya akan menyampaikan kepada Rektor Unhan, Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.Ip., M. AP,” ujar Agus.
Asisten Pemerintahan Setda NTT, Jamal Ahmad mengatakan, kedatangan tim dari Unhan ini adalah dalam rangka sebuah study tentang persoalan – persoalan batas wilayah dua negara antara Indonesia (NTT) dan Timor Leste.
“ Tentu berkaitan dengan itu, ada sejumlah permasalahan – permasalahan yang biasanya terjadi di perbatasan. Dan, itu menjadi hal yang serius dan bagaimana berkolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT dan juga pihak Korem 161/Wirasakti Kupang yang memunyai tenaga – tenaga PMTS yang senantiasa berada di lapangan. “ Kedepan tentu ada harapan bisa bersinergi bersama – sama dalam rangka menyelesaikan persoalan –persoalan di perbatsaan. Kita tahu bahwa kemiskinan terjadi kenaikan, dan itu berperan bersama – sama secara kolaborasi tidak saja hanya pemerintah provinsi, militer dan juga pihak swasta,” ungkap Jamal.
Selain itu, kata Jamal, kehadiran dari tim Unhan ini juga sekaligus mengundang Gubernur NTT dan para bupati di wilayah – wilayah perbatasan untuk bisa hadir di Jakarta. Karena gubernur memberikan kuliah umum di Jakarta, sehingga pendekatan yang dilakukan oleh gubernur dalam penyelesaian masalah bisa diadopsi dan menjadi model yang bisa ditangani dengan baik masalah perbatasan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan NTT, Linus Lusi mengapresiasi langkah akademik yang ditempuh oleh Unhan Indonesia, dan langsung melakukan kajian di kawasan perbatasan.
“ Ini adalah sesuatu langkah yang bagus, original berkaitan dengan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara yang secara faktual historis itu sangat terpinggirkan dan termarginal dari layanan dasar dan sebagainya, sehingga dengan kajian – kajian ini bisa memberikan sebuah rekomendasi kompherensif terhadap lembaga – lembaga kementerian negara yang terkait,” kata Linus. (L. Ng. Mbuhang)
