BANGKALAN, beritalima.com | Lembaga Swadaya Mas (LSM) Basmala Bangsel mengadakan audensi dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) untuk mendukung percepatan pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM) dan wilayah Madura umumnya.
Dalam audensi pada Selasa (11/8/2020) ini sempat terungkap bahwa berdirinya Jembatan Suramadu yang telah menjadi Icon Jatim ini awalnya gagasan para tokoh sentral Madura yang bertujuan menciptakan perekonomian bagi masyarakat Madura.
Drs Harun AL Rasyid MSi selaku Dewan Pembina LSM Basmala dalam audensi itu mengatakan, Perpres Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu ini merupakan kelanjutan dari Perpres Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Pembangunan Jembatan Surabaya – Madura.
Dia sebutkan, didirikannya jembatan nasional itu atas gagasan tokoh nasional M.Noer saat menjadi Gubernur Jatim di era lMenristek BJ Habibie. Perpres tersebut satu – satunya Perpres atas penunjukan langsung. Dan hebatnya lagi Jembatan Suramadu dikonsolidasikan di era tiga presiden, yakni Presiden Soeharto, Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Kami menangkap isu pembubaran beberapa Perpres sekarang ini. Kami dan masyarakat merasakan masih membutuhkan Lembaga BPWS ini, karena Madura membutuhkan Percepatan Pembangun Ekonomi di segala Bidang. Karena itu kami berharap BPWS tidak dibubarkan seperti 19 lembaga lain yang sekarang dibubarkan melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020,” kata Harun Al Rasyid.
“Kami akan Road Show ke DPRD Jatim, Gubenur Jatim, dan Presiden untuk memberikan aspirasi, bahwa Madura masih membutuhkan BPWS sebagai Penyeimbang Percepatan Pembangunan selain APBN,” terang mantan aktivis ’88 yang juga sebagai Sekretaris Dewan Pembangunan Madura (DPM) sampai sekarang.
Dalam audiensi ini juga terungkap bahwa di kawasan KKJSM akan dibangun Icon Nasional yaitu Indonesian Islamic Saince Park (IISP) melalui program Gubernur Jatim dan Perpres Nomer 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Gerbang Kertosusila, kawasan Bromo – Tengger – Semeru serta kawasan selingkar Wilis dan lintas selatan.
Sidik Wiyoto S.H, M.H selaku Plt Sekretaris BPWS menyatakan, BPWS sangat mendukung langkah Gubernur Jatim untuk membangun IISP di KKJSM. Dia juga mengatakan, sementara ini pihaknya sudah membebaskan 40 Ha untuk Rest Area dan 20 Ha untuk wisata bibir pantai.
“Ibu Gubernur membutuhkan lahan seluas 101 hektar untuk IISP. Kami berharap masyarakat sekitar KKJSM mendukungnya, kami kesulitan untuk pembebasannya, namun kami berharap teman LSM Basmala dapat membantunya,” terang mantan Ketua BPKP Jatim asal Lamongan ini, Selasa (11/8/2020).
Ketua LSM Basmala, KH. Akrom Umar S.Pd, menyatakan akan mengevaluasi apa yang menjadi kendala kedepan dalam pembebasan lahan di KKJSM. Dia juga mengatakan, jika hal ini akan menjadi kendala kedepan, LSM Basmala siap membantu BPWS untuk mensukseskan pembebasan lahan
“Kami memiliki strategi khusus dan memahami karakter masyarakat Madura. Sebenarnya orang Madura itu mudah diajak kompromi,” ungkap Pengasuh Ponpes Albar ini.
KH.Aminul Nawawi selaku Wakil LSM Basmala sepakat dengan apa yang dikatakan Ketua LSM Basmala. “Benar apa yang dikatakan Ketua LSM Basmala, orang Madura itu mudah diajak kompromi, yang penting memahami bagaimana karakter orang Madura,” ujar Aminul.
“Orang Madura itu sangat ta’at pada tokoh formal dan informal (Kepala Desa dan Kyai, Red). Keduanya berpengaruh besar, ini yang perlu diperhatikan,” tambahnya.
Terkait Kinerja BPWS selama ini, banyak hal yang telah dilakukan, mulai dari pembebasan dan pembangunan di Madura. “Kami sudah membangun di Rest Area, silahkan Pemkab Bangkalan dan LSM Basmala memanfaatkannya, kami yakin Basmala mampu,” ujar Pandit selaku Kabid Invetaris dan Data.
Dewan Pembina LSM Basmala Bangsel, H. Moch Suharsono SH, berpendapat, rest area ini sebenarnya bagus untuk dimanfaatkan. “Kami akan berkordinasi dengan Pemkab Bangkalan untuk memanfaatkannya, bagaimana kerjasamanya, dan jika ini masih ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan ke Menkeu RI, kami akan memikirkan hal itu dengan Pemkab Bangkalan, kebetulan kami memiliki CV dan Yayasan,” kata Suharsono.
Sementara Moch. Efendi SH salah satu pengurus Basmalah yang juga Ketua Barsan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Jawa Timur dan ikut Berkiprah sejak 2014 Sebelum pilpres di Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP). ” Kami mendukung langkah BPWS, titip Pulau garam harus tetap jadi Icon Madura dan Migas di Madura mohon agar digarap serius yang pada akhirnya masyarakat Madura bisa menikmati” tambah Efendi. (red)
