JAKARTA, beritalima.com — Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal memberi apresiasi kepada Presiden RI, Joko Widodo yang mau membentuk lembaga pemantapan ideologi Pancasila agar dapat dihayati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Dalam diskusi live interaktif di Radio Elshinta, Selasa dini hari (20/12/2016) sebagai narasumber Jusuf Rizal menyebutkan gagasan Presiden Jokowi patut didukung karena saat ini rakyat mengalami krisis pemahaman Pancasila sebagai ideologi, pedoman, penghayatan dan pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun demikian diharapkan lembaga ini berdiri secara independen tidak berada dibawah kendali Presiden Jokowi. Ia memiliki struktur lembaga non departemen seperti BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dengan program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada jaman orde baru.
Untuk menghidupkan kembali terhadap pemahaman Pancasila diusulkan pula Pemerintah memasukkan kurikulum PMP (Pendidikan Moral Pancasila) mulai sekolah dasar, menengah, atas dan perguruan tinggi. Menurut, Jusuf Rizal ini penting karena generasi muda saat ini hampir merata tidak paham tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
“Pemerintahan Reformasi telah gagal memasyarakatkan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Akibatnya terjadi krisis nasionalisme dan semangat patriotisme. Kemudian paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila mudah mempengaruhi masyarakat,” tegas pria dari keluarga ABRI itu.
Jika telah terbentuk badan pemantapan ideologi Pancasila diharapkan mampu menggerakkan semua sasaran. Program ini harus mampu memaksa masyarakat untuk memahami. Hasil penataran dan pendidikan tersebut diberikan sertifikasi pelatihan. Sertifikasi Pancasila itu merupakan syarat mutlak bagi setiap masyarakat untuk menduduki jabatan politis dan birokrat.
“Nanti yg mau ikut Pemilu semua calon anggota dewan harus punya sertifikasi lolos pendidikan Pancasila. Pegawai negeri yg mau naik pangkat, calon direksi BUMN dan atau jabatan strategis,” tegas Jusuf Rizal yang juga Wakil Ketum KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) itu
