JAKARTA, beritalima.com | Siapa menabur angin akan menuai badai. Adalah Brigjen Prasetyo Utomo akhirnya dicopot Kapolri, Idham Azis dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Sikap tegas Kapolri menuai apressiasi dari LSM terbesar LIRA (Lumbung Informasi Rakyat)
Pencopotan tersebut terkait dengan penerbitan surat jalan buronan Kejaksaan Agung dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra. Selaku penegak hukum semestinya Brigjen Prasetyo Utomo harus menangkap buronan bukan malah ikut membantu buronan.
“LSM LIRA tentu saja memberi apresiasi atas tindakan tegas Kapolri yang langsung mencopot Brigjen Ptasetyo Utomo dari jabatannya. Ini dalam rangka menegakkan prinsip Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) serta Citra maupun wibawa institusi Polri,” tegas Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal memberi komentar menjawab pertanyaan media di Jakarta.
Pencopotan Brigjen Prasetyo Utomo tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Idham Azis bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 per tanggal (15/7/2020) yang ditandatangani oleh As SDM Irjen Sutrisno Yudi Hermawan. Dalam surat telegram itu, Brigjen Prasetyo dimutasikan ke bagian Yanma Polri.
Lebih jauh menurut Jusuf Rizal yang juga Sekjen Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) itu, kasus ini harus dikembangkan dan tidak boleh hanya berhenti pada pencopotan Brigjen Prasetyo Utomo. Mereka yang terlibat dalam persekongkolan jahat yang turut memfasilitasi dan melindungi buronan Kejaksaan Agung sejak tahun 2012, Djoko Tjandra harus diproses hukum.
Dikatakan telah beredar luas dimasyarakat melalui sejumlah pihak dan Pengacara telah ikut membantu memfasilitasi buronan Djoko Tjandra, tidak hanya mengurus kedatangan, KTP, Pasport, tapi juga berkoordinasi ke Bareskrim yang dalam anggaran disebutkan mencapai Rp. 1,3 Milyar. Informasi ini harus ditindaklanjuti pihak Kepolisian.
