HALSEL – Sejumlah Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan OKP di wilayah kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara melaksanakan pertemuan akbar dalam rangka mengawal sejumlah kasus di Kabupaten Halmahera Selatan.
Pertemuan akbar berlangsung di Sekretariat DPD LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) beralamat di Jalan Raya Tomori Babang depan Apotek Kimia Farma, Desa Tomori Kecamatan Bacan itu di mediasi oleh DPD LSM LIRA dengan agenda pembentukan sekaligus persiapan deklarasi Front Pergerakan LSM dan OKP Kabupaten Halsel.
Melalui siaran persnya, Minggu (21/3/2021), Sekretaris Daerah DPD LSM LIRA Halsel Nasarudin Kausaha S.IP mengatakan bahwa inisiasi ini dilakukan untuk menyatukan misi pergerakan sejumlah LSM dan OKP Se-Kabupaten Halmahera Selatan.
Selanjutnya Nasarudin menuturkan, pertemuan perdana ini dia berharap dapat mempererat hubungan antar lembaga sosial control yang ada di daerah Halsel.
“LSM dan OKP selama ini masih terkesan berjalan sendiri atau masih nampak tercerai-berai dengan kepentingan atas nama lembaga sendiri. Hal ini tentunya dapat merapuhkan kepentingan lembaga dalam mengawal kepentingan sosial. Sudah saatnya tampil bersama untuk menyatukan kekuatan mental dan hati nurani dengan terobosan yang kreatif untuk menghasilkan gagasan pembaharuan untuk kepentingan pembangunan di daerah ini dan merealisasikan esensi keberadaan LSM dan OKP sebagai lembaga sosial control,” tutur Nas sapaan akrabnya
Dikatakannya lagi, pertemuan tersebut di hadiri langsung Bupati LSM LIRA Halsel Samsudin Kalam, Ketua LSM Kalesang Anak Negeri (KANE), Ketua DPD L_KPK Kabupaten Halsel, Pengurus LSM LP2TRI, Ketua LSM PETA Malut, Pengurus LSM Peduli Pembangunan, Ketua LSM Jouronga Fondation, Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan Maluku Utara, Ketua KAMMI Daerah Halsel, Pengurus HMI Cabang Halsel dan Ketua Cabang GMNI Kabupaten Halsel.
Pada pertemuan tersebut tambahnya, di sepakati tiga poin penting diantaranya ; 1) Menunjuk Koordinator Pergerakan Samsudin Kalam sebagai Ketua Front Pergerakan LSM dan OKP (FPLO) dan Risal Sangaji sebagai Sekretaris. 2) Menyikapi laporan yang mangkrak di meja penyidik lembaga otoritas hukum didaerah ini tanpa proses tindak lanjut. 3) Menyikapi persoalan dana hibah untuk bantuan LSM dan OKP di daerah yang diduga disunat oleh instansi terkait sehingga tidak sesuai dengan besaran alokasi yang tertera pada SK Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. 4) Dugaan pemangkasan anggaran HUNTAP di wilayah pasca dampak Gempa 7,2 SR di wilayah Gane.
“Dalam waktu dekat Front Pergerakan LSM dan OKP akan di deklarasikan sekaligus menggelar aksi perdana,” pungkasnya. [ Ilham M. Mansur ]
