JAKARTA, beritalima.com – Pasca pemadaman listrik hampir tujuh jam oleh PLN banyak masyarakat merasa dirugikan. Peristiwa seperti ini dinilai merusak citra Presiden Jokowi dengan Visi Indonesianya. Pemadaman listrik ibarat kado HUT RI ke-74. Untuk itu LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Direksi PLN.
“Kejadian pemadaman yang menimpa DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dll menunjukkan Direksi PLN tidak profesional. Tidak memiliki plan, jika terjadi sesuai pada peralatan. Karena itu kejadian ini harus diaudit investigasi, apa penyebab agar diketahui secara terbuka,” tegas Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal menjawab pertanyaan tentang kejadian pemadaman oleh PLN di Jakarta.
Menurutnya, Direksi PLN tidak hanya cukup minta maaf, tapi juga harus bertanggung jawab. Kalau cuma minta maaf, itu biasa, apalagi masyarakat Indonesia mudah memaafkan. Sementara masyarakat jika terlambat harus membayar denda. Karena itu sebagian masyarakat mau mengajukan tuntutan akibat dirugikan oleh pemadaman yang cukup lama.
Jusuf Rizal yang juga menjabat Ketua Presidium Runah Relawan Nusantara (RRN) The President Center Jokowi-Amin lantas meminta Presiden Jokowi hendaknya melakukan evaluasi total terhadap kinerja Direksi PLN. Perlu juga diaudit apakah ada unsur korupsi dalam pembelian peralatan maupun kalori batubara yang dipakai.
Jaman dulu pernah terjadi pemadaman karena Pembangkit BJB mesinnya terbakar. Dari hasil investigasi LSM LIRA diduga pembelian mesin buatan Jerman diubah ke merek lain. Kemudian manipulasi kalori batu bara. Yang seharusnya kalori 5,5 tapi dibawah 5 dipakai. Akibatnya mesin panas.
“Jika dinilai tidak mumpuni sebaiknya rombak Direksi PLN dengan yang lebih bisa bekerja baik, profesional dan bertanggung jawab. Jika perlu mantan Direksi yang bagus-bagus bisa direkrut sementara,” tegas Jusuf Rizal
