JAKARTA, beritalima.com | LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) minta kepada Meneg BUMN, Erick Thohir agar Pilot Garuda Indonesia, Satrio Dewandono, suami penyanyi Iis Dahlia saat menyelundupkan Motor Harley Davidson dan Sepeda Brompton menggunakan Garuda Indonesia, harus diperiksa. Patut diduga suami Iis Dahlia itu terlibat dan mengetahui.
“Jika melihat modusnya, LSM LIRA menduga suami Iis Dahlia, Satrio Dewandono ikut terlibat. Sangat mustahil tidak tau karena Pilot sebelum take off pasti menandatangani pak manifest,” tegas Wapres LSM LIRA Bidang OKK dan Hukum DPP LSM LIRA, Irham Maulidy berkomentar di Jakarta
Sebagaimana diberitakan Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara alias Ari Askhara terlibat kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan Sepeda Bromptom menggunakan pesawat Airbus 330-900 Neo yang dipiloti suami Iis Dahlia, Satrio Dewandono dari Toulouse, Prancis ke Jakarta (1/12/2019)
“Sepemahaman kami Pilot itu pasti mengetahui apa yang dibawa karena ia menandatangani pak manifest yang memuat dokumen penerbangan yang memuat identitas penumpang, mulai dari nama lengkap, nomor kursi, jenis kelamin, sampai jumlah dan bobot bagasi yang dibawa,” tegas aktivis berdarah Madura itu
Untuk itu seharusnya Pilot Garuda Satrio Dewandono harus diperiksa karena patut diduga ikut terlibat dalam praktek penyelundupan tersebut. Sangatlah tidak mungkin jika Satrio tidak tau dan tidak terlibat, apalagi barang itu diduga milik Direktur Utama Garuda Indonesia.
Untuk itu LSM LIRA meminta Meneg BUMN, Erick Thohir, memeriksa keterlibatan suami Iis Dahlia itu, dan bertindak tegas untuk memecat yang terlibat agar menjadi peringatan bagi para Pilot untuk tidak ikut dalam persekongkolan yang melanggar hukum
Bedasarkan catatan Redaksi LSM LIRA yang didirikan Tim Relawan The President Center,Jokowi-KH.Ma’ruf Amin, HM. Jusuf Rizal salah satu LSM yang konsisten ikut mengawasi kinerja perusahaan plat merah, Garuda Indonesia. LSM LIRA lah yang pertama kali membuka borok dan KKN Dirut Garuda Emirsyah Satar dan dilaporkan ke KPK sehingga terus diawasi. (ik)
