JAKARTA, Beritalima.com– Kasus wabah pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia sudah menembus 1 juta korban. Hal tersebut menunjukkan kebijakan Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.
Kebijakan PSBB dan PPKM, kata politisi senior Partai Demokrat di Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari kepada Beritalima.com di Jakarta, Kamis (28/1) pagi, terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Jadinya, kebijakan kompromi tersebut terbukti tidak efektif.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Surabaya tersebut, kebijakan PSBB dan PPKM yang dilakukan Pemerintahan Jokowi terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis.
PPKM yang hanya dibatasi di Pulau Jawa dan Bali saja misalnya, tetap tidak dapat membatasi mobilisasi warga. Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tetap berlangsung. Ini tentu saja membuka celah sangat lebar terjadinya penularan Covid-19.
Sayangnya, lanjut Ning Suroboyo 1986 tersebut, Pemerintahan Jokowi tampak sangat alergi mendengar kata lockdown. Padahal Selandia Baru melalui lockdown Pemerintahan negara itu berhasil mengatasi pandemi Covid-19 yang telah merenggut ratusan ribu nyawa di seluruh dunia ini.
Karena itu, kata Lucy, Pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan.
Walau disadari kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar karena konsekeunsi dari lockdown, Pemerintah mininal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu.
“Masalahnya apa Pemerintahan Jokowi mempunyai anggaran untuk itu. Jawabannya tentu harus tersedia dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown,” demikian Lucy Kurniasari. (akhir)
