Jakarta, Beritalima.com |- Anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan, untuk tetap waspada pelanggaran nilai-nilai demokrasi saat Pilkada Serentak. Ini diutarakan dalam diskusi Dialektika Demokrasi diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta (19/19).
Dalam forum yang dihadiri oleh berbagai narasumber dan jurnalis, Luluk politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa menekankan pentingnya menjaga semangat demokrasi dan keadilan dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Menurut Luluk, Pilkada Serentak 2024 adalah perhelatan demokrasi yang melibatkan banyak daerah, mulai dari pemilihan bupati, walikota hingga gubernur. Ia mengingatkan agar seluruh pihak waspada terhadap berbagai potensi pelanggaran demokrasi yang bisa terjadi selama proses tersebut.
“Saya pernah menyampaikan dalam forum yang sama, bahwa ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Ketika Pilkada ini digelar, yang pertama adalah jangan sampai ada upaya untuk memecah belah masyarakat, sehingga Pilkada ini tidak menghasilkan pemimpin yang berlandaskan prinsip demokrasi yang adil dan jujur,” jelasnya.
Di sisi lain, Luluk yang juga sedang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur ini menyoroti adanya potensi ketidakadilan yang bisa muncul. Misalnya melalui keterlibatan pihak-pihak tertentu yang menggunakan kekuasaan atau sumber daya negara untuk mendukung calon tertentu. Oleh karena itu,
Selain itu, Anggota Badan Legislasi DPR RI itu menyinggung potensi keterlibatan aparat keamanan dalam proses Pilkada. Karena aparat keamanan seharusnya netral dan tidak terlibat dalam mendukung salah satu calon.
“Dalam Pilkada, khususnya bagi calon petahana, ada kemudahan dalam memanfaatkan APBD dan birokrasi untuk mendukung pemenang mereka. Ini adalah bentuk pelanggaran yang harus kita cegah bersama agar proses pemilu berjalan secara adil dan transparan,” ungkap Luluk.
Jurnalis: Rendy/Abri
