SURABAYA, Beritalima.com | Kandidat calon walikota Surabaya Irjend polisi Machfud Arifin mengungkapkan, mekanisme pemberlakuan PSBB disamping pemerintah, masyarakat juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan PSBB di 3 kota di provinsi Jatim, Selasa (21/4/2020).
Pandemi Covid 19 yang kian marak menjangkiti lebih dari 200 negara di seluruh dunia, menimbulkan berbagai permasalahan perekonomian. Baik bagi pemerintah, stackholder maupun masyarakat. Menyikapi pencegahan sebaran Covid 19, pemprov Jatim memberlakukan PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar) setelah mendapatkan persetujuan dari Menkes untuk 3 kota yang berada di zona merah. 3 kota tersebut adalah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.
Menanggapi kebijakan PSBB ini, calon walikota Surabaya Irjend polisi Machfud Arifin mengungkapkan bahwa PSBB ini sebenarnya memiliki tujuan positif, yaitu menekan penyebaran Covid 19.
“PSBB ini harus dilakukan, mengingat angka pasien yang terjangkit Covid 19 terus meningkat, terutama 3 kota tersebut adalah kota yang memiliki jumlah penduduk paling banyak, dan heterogen. Untuk menerapkan kebijakan PSBB, bukan hanya pemerintah yang memiliki tanggung jawab melindungi warganya. Namun masyarakat juga memiliki peranan penting dalam melaksanakan kebijakan PSBB,” terang Machfud.
Menurut Machfud, masyarakat merupakan panglima, penjaga dan harus bertindak tegas dan disiplin,
“Social distancing ataupun Physical distancing, dalam pelaksanaannya, adalah masyarakat yang menjalankan. Bagaimana masyarakat mentaati protokol kemenkes untuk menjaga diri dan keluarganya. Harus sering cuci tangan, menjaga kebersihan rumah dan lingkungannya. Jangan berkumpul ke tempat yang tidak bermanfaat, misal sekedar cangkrukan untuk minum kopi. Jangan keluar rumah jika tidak terpaksa banget, semisal untuk berbelanja kebutuhan pokok saja. Masyarakat harus menanamkan disiplin terhadap diri sendiri, agar tujuan diberlakukan PSBB bisa berhasil, “sambung Machfud.
Namun Machfud juga mengingatkan, jika pemberlakuan PSBB ini tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan perekonomian, terutama bagi masyarakat yang terdampak, seperti karyawan yang di rumahkan, pedagang, sopir bemo, gojek, penjahit, Perias manten, dan masih banyak lagi.
“Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota, harus mencairkan dana APBD, kalau sudah dianggarkan ya segera diberikan. Juga stackholder baik BUMD maupun BUMN, swasta yang memiliki dana CSR, bantulah pemerintah untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan adanya kerjasama yang bersinergi, baik pemerintah maupun stakeholder, BUMD dan BUMN, saya yakin permasalahan ekonomi masyarakat akibat Covid 19 ini bisa diatasi,” tambah Machfud.
Machfud menambahkan, jika masyarakat disiplin dalam melaksanakan protokol kemenkes dengan adanya kebijakan Social distancing, maka pelaksanaan PSBB juga berlangsung sukses,
“Dan semoga Covid 19 segera berakhir. Kita saling menjaga, saling membantu untuk mengatasi dampak Covid 19. Pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama melaksanakan Social distancing dan Physical distancing, dan juga tak kalah pentingnya, kita berdoa bersama supaya Covid 19 segera berakhir, ” pungkasnya. (yul)
