JAYAPURA – Solidaritas Mahasiswa Peduli Pembangunan Masyarakat Jayawijaya (SMPPMJ) dan Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya (HMPJ) di
Kota Studi Jayapura menolak Kabupaten Jayawijaya dijadikan Kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Hal ini diungkapkan dalam sesi Jumpa pers bersama awak media di Asrama Nayak II Tanah Hitam Abepura, Senin (25/7) pagi.
Aluis Himan selaku Ketua Solidaritas Peduli Pembangunan Masyarakat Jayawijaya di Kota Jayapura menyebut alasan penolakannya tersebut. Dikatakan soal DOB terkesan dipaksakan oleh Jakarta melalui elit Politik Papua. Pihaknya khwatir peletakan Kota Wamena sebagai Kota Provinsi akan menggerus hak adat masyarakat Hubulama. Wamena yang dikatakan tidak terlalu strategis soal letak geografis tidak tepat dijadikan Kota Provinsi.
“Melihat dari letak Wamena sendiri dengan jumlah total penduduk pribumi yang amat sangat sedikit dengan lokasi yang tidak terlalu strategis karena berada dilembah Baliem. Kami khawatir dengan Wamena menjadi Ibu Kota Provinsi akan berdampak negatif bagi tatanan hidup masyarakat adat disana,”ucap Aluis.
Oleh karena itu, berdasarkan atas kesepakatan intelektual muda di Kota Jayapura, maka pihakknya tegas menolak rencana Wamena Kabupaten Jayawijaya menjadi Kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
“Setelah kami mendiskusikaan soal ini, kami melihat bahwa dampak yang akan di timbulkan amat sangat besar dan akan mengancam eksistensi hidup orang Hubula di tanah Hubulama. Kami (Kabupaten Jayawijaya, red) sebagai mama yang punya anak beberapa pemekaran ini, dengan tegas menolak untuk Propinsi Pegunungan Tengah Papua ini, di tempatkan di daerah Lapago,”tegasnya lagi.
Pihaknya juga meminta para tokoh pemekaran LaaPago untuk mengembalikan aspirasi DOB ke Jakarta.
“Kepada bapak-bapak dengan unisial BY, BW, dan LK untuk segera kembalikan DOB ini ke Jakarta karena ulah dari pada kerakusaan mereka akan Jabatan maka rakyat bisa menjadi korban,”katanya.
Senada dengan Aluis, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya) di Kota Studi Jayapura, Albert Kalolik, juga menyampaikan penolakannya.
“Provinsi Papua Tengah di Wilayah Lapago Ibu Kota dipusatkan di Kabupaten Jayawijaya, dengan demikian kami mahasiswa sudah berfikir jauh sebelumnya dampak buruk negative yang akan di hadapi oleh masyarakat ketika di paksakan memekarkan provinsi,’ucapnya.
Menurutnya aspirasi DOB bukan datang dari masyarakat adat Lapago, melainkan hanya keinginan elit politik pusat dan Papua.
“Masyarakat Papua dan khususnya dari Lapago (Jayawijaya) sendiri belum pernah meminta Pemekaran Provinsi Papua Pengunungan, tapi pemerintah pusat dipaksakan terus memekarkan sehingga kami mahasiswa bersama masyarakat Lapago khusus Jayawijaya sudah sepakat untuk tidak menyerahkan tanah adat kami untuk DOB,”ujarnya.
“Siapa yang perjuangan DOP para elit pusat dan elit lokal. Silahkan bawah Provinsi Papua Pengunungan Tengah ke tanah Jawa tapi jangan di Lapago khususnya di Jayawijaya,”tutupnya.
