Berita lima.com – Ratusan massa yang menyebutkan diri mereka sebagai ‘Mahasiswa’ Papua melakukan aksi demo damai serentak di berbagai kota di wilayah Indonesia menuntut pemerintah pusat agar segera menutup tambang PT Freeport Indonesia.
Berdirinya peerusahaan asing milik Amerika Serikat tersebut di Tanah Papua selama lima dekade (50 tahun) disinyalir tak memberikan kemajuan dalam berbagai sektor melainkan hanya untung yang diraup.
“Tutup Freeport. Freeport tidak memberikan dampak yang signifikan kepada Papua,” kata salah satu pendemo seperti dilansir Antara, Senin (20/3).
Freeport yang merupakan perusahaan multinasional itu kokoh pada prinsip enggan mengikuti langkah pemerintah Indonesia lewat peraturan pemerintah (Permen) Nomor 1 tahun 2017 tentang minerba.
Perubahan status kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta divestasi saham sebesar 51 persen pun ditolak mentah-mentah pihak Freeport.
Padahal, Freeport sendiri hingga saat ini memang tidak membawa kemajuan yang berarti di Tanah Papua sejak berdiri 50 tahun silam.
Jangankan wilayah Papua, masyarakat adat Kamoro dan Amungme yang berada di wilayah lokasi tambang tersebut pun tidak mendapatkan kemajuan yang berarti hingga berita ini dimuat.
Oleh karena itu Freeport disarankan untuk segera angkat kaki dari Tanah Papua jika tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku di wilayah kedaulatan Indonesia.
“Freeport harus taat dan tunduk kepada Pemerintah Indonesia. Freeport harus bayar pajak, bangun smelter, dan berikan keuntungan bagi rakyat Papua,” kata wakil dari masyarakat adat Papua Oktovianus Wally. (*)
