JAKARTA, Beritalima.com– Rencana Strategis (Renstra) anggaran pertahanan Indonesia Rp1.760 trilun 2020-2044 yang dipercepat ke 2024 masih sulit untuk mendongkrak kapabilitas sistem pertahanan Indonesia ke depan.
Soalnya, papar Mahfuz Sidiq, Ketua Komisi I DPR membidangi pertahanan dan luar negeri periode kedua Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009-2014, berbagai berbagai kelemahan yang dimiliki pertahanan Indonesia saat ini.
Itu diungkapkan politisi senior tersebut dalam diskusi bertajuk “Reformasi Sistem Pertahanan Nasional dan Urgensi Modernisasi Alutsista TNI” yang dilgelar DPP Partai Gelora Indonesia (Gelora) di kawasan Taman Patra Kuningan, Jakarta, Rabu (2/6).
Selain Maffuz yang juga Sekjen DPP Gelora Indonesia, tampil pula menjadi narasumber Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies selaku pengamat militer dan pertahan Connie Rahakundini Bakrie serta mantan Pangdam Bukit Barisan, Mayjen TNI Purnawirawan Tri Tantomo.
Mahfuz mengatakan, besaran angka anggaran pertahanan itu masih kecil atau hanya 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Karena itu, dia pesimistis Indonesia akan mampu menaikkan peringkatnya sebagai negara dengan kekuatan sistem pertahanan. Saat ini Indonesia berada pada posisi 16 besar dunia.
Selain persoalan minimnya anggaran, Mahfuz juga menyoroti lemahnya industri pertahanan Indonesia. Menurut laki-laki kelahiran Jakarta, 25 September 1966 tersebut, kekuatan militer suatu negara harus ditopang industri pertahanan atau ada produksi alat pertahanan yang kuat di negara bersangkutan.
Artinya, belanja pertahanan juga dibelanjakan di dalam negeri dengan adanya produksi pertahanan seperti negara maju. AS, Prancis, Inggris, Rusia, Jepang dan China yang kekuatan militernya di atas Indonesia punya perusahaan penghasil mesin perang.
Connie Rahakundini Bakrie mengaku kaget karena angka yang ada dalam perencanaan pertahanan terkesan terlalu besar. Namun, anggaran besar tersebut tanpa kejelasan.
“Yang sudah di-clear-kan dan dijelaskan Menteri Bappenas pada saya adalah dana sebesar USD 20 miliar. Selisih 104 miliar itu harus dijelaskan Kementerian Pertahanan,” kata Connie.
Dikatakan, dalam dokumen yang dia baca, dana itu merupakan Renstra 2020–2024 dan harus habis di 2024. Dana itu disebutkan akan berasal dari pinjaman luar negeri yang bunganya baru selesai di 2024. Kebijakan strategi ada di sana termasuk Alutsista.
Karena itu Connie mempertanyakan dari mana angka itu muncul. “Pertanyaan saya anggaran pertahanan sebesar ini, dalam tiga tahun kita mau beli apa?” kata Connie.
Yang juga aneh, lanjut Connie, Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) di tiga Matra TNI juga tidak tahu menahu soal ini. “Pertanyaan sederhana, angka sebesar ini mau keluar buat beli apa dan kenapa mesti habis di 2024?,” jelas Connie. (akhir)
