JAKARTA, Beritalima.com– Sekjen partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik menilai, pembelahan politik di masyarakat sebagai dari dampak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, tampaknya tidak akan selesai dan bahkan berlajut ke Pemilu 2024.
Itu tentu saja dapat mengganggu program Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama program vaksinasi untuk memberikan herd imunity di masyarakat.
“Saya khawatir, situasi ini akan menciptakan bias kebijakan politik dan persepsi terhadap kebijakan politik dalam penanganan Covid-19,” kata Mahfuz Sidik di Jakarta, Kamis(15/7).
Kekhawatiran Mahfuz itu disampaikannya saat menutup diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Pandemi Covid-19: Bagaimana Negara Bertahan & Menghadapi Perubahan Besar?’ di Jakarta pekan ini.
Menurut politisi senior ini, suasana pembelahan politik di Indonesia jauh berbeda dengan yang terjadi di Pilpres AS. Di negara Paman Sam itu pembelahan politik selesai saat Joe Biden terpilih sebagai presiden. Rakyat AS pun mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama vaksinasi.
“Di Indonesia berbeda, Pilres 2019 nggak pernah selesai dan bahkan suasana Pilpres 2024 sudah mulai ada asapnya. Judul kita di Indonesia ‘Berjuang Melawan Pandemi Covid-19 di Tengah Pilpres yang tak kunjung Usai’,” ujar Mahfuz.
Ketua Komisi I DPR RI 2009-2014 ini menyampaikan, hasil persepsi publik Lembaga Survei Median mengenai penanganan pandemi Covid-19. Dalam survei itu, terungkap hanya 51,1 persen masyarakat yang percaya dengan vaksin, dan 48,9 persen tidak percaya vaksin.
Selanjutnya, 51,8 persen yang sadar dengan resiko dan bahaya Covid-19, sementara 48,2 persen tidak sadar dan takut resiko dan bahaya Covid-19.
“Jadi ini memang situasi yang rumit, ini bukan saja refleksi dari situasi pembelahan politik akibat Pilpres yang belum tuntas, tetapi juga situasi disinformasi yang masih terus berlanjut. Hoaks tentang Covid-19 sering bercampur baur dengan berita-berita hoaks tentang polarisasi politik.”
Mahfuz melanjutkan pemaparan mengenai survei Median. Berdasarkan basis pilihan politik, ternyata pendukung Jokowi lebih banyak yang pro vaksin, mencapai 62,2 persen. Pendukung Prabowo yang percaya vaksin cuma 35,7 persen.
“Ini data yang sangat menarik. Jadi, kelihatanya kalau vaksinasi di Indonesia mau tuntas, bukan Pak Luhut yang bicara. Tetapi harus Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bareng bicara ke publik bahwa vaksin itu kewajiban bagi kita semua,” harap Mahfuz.
Ditegaskan, krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 sedang bergerak menuju krisis ekonomi dan nampaknya berlanjut menjadi krisis sosial lalu dan krisis politik, jika tidak dikelola dengan tepat.
“Kita sudah mewanti-wanti atau warning ada gejala frustasi dan kemarahan di masyarakat.
Minggu sore lalu, kita mendengar berita dari Jawa Timur aparat yang melakukan penegakan disiplin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diamuk massa dan beberapa kendaraan dirusak. Dan, itu berlanjut di tempat lain.
Karena itu, partai Gelora berharap Pemerintah belajar dari negara-negara lain yang relatif berhasil dalam mengatasi pandemi Covid-19 sehingga Indonesia memiliki ketahanan nasional dalam perang melawan Covid-19.
Setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah membangun ketahanan nasional. Pertama meningkatkan kesadaran kolektif, kedua membuat kebijakan yang terarah dan ketiga membangun solidaritas nasional. “Tiga hal ini sekarang yang perlu dalam membangun ketahanan nasional,” demikian Mahfuz Sidik. (akhir)
