JAKARTA, Beritalima.com– Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cermat serta hati-hati dalam menerapkan tatanan normal baru (new normal).
Karena itu, politisi senior ini berharap, Pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami secara benar, maksud new normal itu.
“Pemerintah perlu cermat dan hati-hati menerapkan new normal serta perlu edukasi masif kepada masyarakat agar memahami benar maksud new normal,” kata Mahfuz dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp yang diterima Beritalima.com, Kamis (25/6) pagi.
Menurut Mahfuz, ada kekeliruan sebagian dari masyarakat dalam memahami new normal. Sepertinya mereka memaknaw new normal berarti kembali ke kehidupan seperti semula. Padahal, new normal itu ditambah dengan protokoler kesehatan.
New normal dilakukan karena belum ditemukannya obat dan vaksin Corona, serta pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan bakal berakhir. Bahkan Status Keadaan Darurat Bencana Non alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional juga belum dicabut pemerintah. “Jadi, new normal itu kita harus beradaptasi dengan aktivitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, menjaga jarak dan menghindari kerumuman serta rajin mencuci tangan,” kata dia.
Ditambahkan, masyarakat akan kembali hidup normal setelah vaksin ditemukan. “Seluruh dunia juga tidak tahu, karena virus ini, untuk vaksinnya belum ditemukan. Jadi, maka dari itu, sampai dengan vaksin belum ditemukan, kita harus bisa selalu berhadapan dengan virus ini,” jelas mantan pimpinan Komisi I DPR RI ini.
Akibat salah dalam memaknai new normal, lanjut Mahfuz, angka positif Covid-19 kembali meningkat tajam. Rabu (24/6), tercatat penambahan 1.113 kasus, sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia 49.009 orang. Hal ini menunjukkan masih tingginya sumber penularan di masyarakat.
Dalam penerapan new normal, laki-laki kelahiran Jakarta, 25 September 1966 tersebut mengatakan, pemerintah perlu fokus pada penguatan ekonomi masyarakat kecil yang terdampak Covid-19. Karena itu, Mahfuz mewanti-wanti pemerintah, jangan membuat program yang dinilai menghambur-hamburkan uang negara seperti Kartu Prakerja yang menimbulkan pro kontra.
“Pemerintah perlu fokus pada penguatan ekonomi masyarakat kecil dan jangan sampai ada kebijakan program yang dipersepsi masyarakat sebagai ‘buang-buang’. Misalnya program pelatihan Prakerja senilai Rp 5 triliun lebih yang bikin heboh sampai KPK turun tangan,” ujar Mahfuz.
Karena itu, Mahfuz berharap, semua pihak terkonsolidasi dan fokus membantu pemerintah pada upaya mengatasi Covid-19, serta bisa mengelola new normal dengan cermat dan tepat. “Jangan sampai terulang heboh kasus RUU HIP yang malah membelah masyarakat secara politik. Sepertinya DPR sibuk dengan urusannya sendiri sementara pemerintah dan masyarakat sibuk berjuang mengatasi wabah Covid-19,” demikian Mahfuz Sidik. (akhir)
