JAKARTA, Beritalima.com–Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI untuk memasukkan materi sosialiasi empat pilar MPR RI (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) dalam kurikulum pendidikan.
“Dengan empat pilar MPR RI sejak dini, anak akan memahami, menghayati, memiliki etika, moral, nasionalisme, mencintai dan mempunyai komitmen mempertahankan NKRI itu sejak dini,” kata Mahyudin pada Diskusi MPR RI bersama pakar Hukum Tata Negara, Irman Putrasidin di Press Room Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/11).
Dikatakan politisi senior Partai Golkar ini, itu penting karena masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini banyak tertular ideologi radikal, politik uang merajalela, korupsi dimana-mana dan minim moral sehingga biaya politik dan demokrasi menjadi sangat mahal.
Karena itu pula, banyak orang baik, cerdas dan berkualitas sulit bahkan tak bisa menjadi calon pemimpin di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, karena tak punya modal. “Parpol juga banyak dikuasai pemodal. Ini yang harus dihentikan,” jelas Mahyudin.
Konsekuensi selanjut, ungkap wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Timur ini, biaya politik calon kepala daerah (pilkada), pilpres dan DPR mahal. “Banyak terjadi korupsi untuk mengembalikan modal politik yang sudah mereka keluarkan. Jadi, tak ada salahnya wacana amandemen konstitusi MPR,” kata Mahyuddin.
Sebelumnya survei Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN terjangkit ideologi radikal dan 19,4 persen PNS menolak Pancasila.
Irman mengaku tidak ada salahnya mengevaluasi sistem demokrasi pasca 20 tahun reformasi Mei 1998. “Yang sudah berjalan atau yang kelewat bisa dievaluasi. Karena memang tidak ada sistem yang sempurna. Apa perlu fungsi MPR dan GBHN dihidupkan kembali dan sebagainya,” demikian Irman Putrasidin. (akhir)
