Jakarta — Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendukung usulan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pegawai Lembaga antirasuah itu nantinya diusulkan untuk digabung dengan pegawai gedung bundar Kejaksaan Agung.
”KPK lebih baik memang dibubarkan. Pegawainya digabungkan dengan Gedung Bundar Kejaksaan Agung yang selama ini dikenal sebagai gesung yang menangani perkara korupsi, ”kata Koordinatoriat MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangan.pers, Jumat (10/6/2022).
Apalagi, lanjut Boyamin, dari rating hasil survey IPI yang rendah dan penanganan perkara kalah dengan Kejaksaan Agung ( khususnya dugaan mafia minyak goreng ),
Sebelumnya, Rasalama Aritonang ( mantan pegawai KPK ) mengusulkan untuk pembubaran KPK karena rating hasil survey IPI sangat rendah dan penanganan perkara kalah dengan Kejaksaan Agung
Menurut Boyamin, alasan digabung ke Kejaksaan Agung adalah Azas Manfaat . Pertama, gaji KPK sangat tinggi sehingga dengan melebur ke Kejaksaan Agung akan membawa dampak gaji yang tinggi terhadap pegawai di Kejaksaan Agung.
Boyanin membandingkan besaran gaji pegawai KPK dengan Kejaksaan Agung.
Misalnya, Pelaksana ( Penyidik dan Penuntut ) di KPK berkisar Rp. 25 juta, sementara di Kejaksaan Agung adalaha Rp. 11 juta.
Sementara pejabat eselon II KPK bergaji Rp. 40 juta, sementara di Kejagung bergaji Rp. 25 juta. Begitu juga Pimpinan KPK bergaji sekitar Rp. 100 juta , sedangkan Jaksa Agung bergaji Rp. 35 Juta.
Sedang dilohat dari. Sisi anggaran KPK untuk penanganan perkara korupsi sekitar Rp. 70 Milyar, sedangkan Gedung Bundar berkisar Rp. 30 Milyar ( itupun termasuk tangani pidana diluar korupsi = HAM , Pajak, Kepabeanan ).
”Dengan KPK dilebur ke Kejaksaan Agung maka akan membawa dampak gaji naik sehingga akan lebih berprestasi,”kata Boyamin. (ar) .
