JAILOLO,beritalima.com – Untuk meningkatkan keamanan dalam kegiatan Festival Three Ends yang dipusatkan di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara (Malut) bekerja sama dengan Makoyonif 732/Banau menggelar pelatihan Satgas perlindungan anak, Kamis (13/10), di lokasi Makoyonif Banau.
Wakil Bupati selaku ketua Panitia Kegiatan dalam kesempatan itu mengatakan, pelaksanaan Pelatihan ini diikuti sebanyak 350 orang peserta yang diambil dari perwakilan tiap-tiap desa se-Kabupaten Halbar dan kegiatan berlangsung hingga 14 Oktober mendatang.
Dikatakannya, Masih banyak faktor yang menyebabkan maraknya perempuan dan anak mengalami permasalahan, antara lain karena faktor salah persepsi yang menganggap wajar apabilah kekerasan di lakukan terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu cara mendidik.
“Banyaknya permasalahan perempuan dan anak saat ini menyebabkan Kementerian PP dan PA merasa penting untuk membentuk Satuan Tugas penanganan masalah perempuan dan anak baik di tingkat pusat maupun Daerah untuk melakukan upaya – upaya preventif, kuratif, maupun rehabilitasi terkait permasalahan perempuan dan anak,”jelasnya.
Danny menambahkan, peserta dari pelatihan Satgas PPPA pada kegiatan ini terdiri dari perwakilan yang di ambil dari setiap Desa masing – masing Dua orang laki laki dan perempuan dari 175 Desa di Kab. Halbar dengan jumlah total peserta Pelatihan PPPA 350 Orang, serta kegiatan di laksanakan mulai hari ini Kamis 13 Oktober 2016 S/d jumat 14 Oktober 2016, bertempat di Batalyon 732 Banau.
“Dalam pelatihan ini, para peserta di latih dengan beberapa materi terkait dengan UU perempuan dan anak, mekanisme kerja Satgas dan peningkatan kapasitas Satgas dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak,”tambahnya.
Ia berharap, pelatihan ini dapat menjadi bekal bagi satgas agar dapatoptimal dalam memberikan pelayanan penanganan masalah perempuan dan anak.
Sementara Sekretaris Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Wahyu Harmoto mengapresiasi hal ini. Dirinya berterimah kasih terhadap Pemda setempat yang mampu memfasilitasi kegiatan ini, sehingga dapat dilaksanakan tanpa ada halangan apapun. “Saya mengapresiasi penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Bupati Halmahera Barat yang dapat memfasilitasi tempat ini untuk digunakan dalam pembukaan pelatihan satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak.
Perempuan dan anak merupakan sumber daya potensial dalam pembangunan, mengingat jumlahnya yang relatif besar yaitu 80% dari jumlah penduduk indonesia saat ini,kekuatan besar inilah yang nantinya diharapkan dapat mengisi pembangunan diberbagai bidang yang sekaligus dapat mengantarkan indonesia menjadi salah satu bangsa yang besar,kuat adil dan makmur. oleh karena, begitu besar peran perempuan dan anak bagi negara maka sudah sewajarnya mereka dilindungi dan diberilan perlakuan khusus untuk memenuhi hak asasinya serta berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusai sebagai mana dijamin dalam undang-undang dasar negara republik indonesia,”cetusnya.
Dikatakannya, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakn pelanggaran hak asasi universal manusia untuk hidup perempuan dan anak korban kekerasan mengalami tindakan-tindakan keji dan memprihatinkan yang berdampak sosial, psikologis, fisik ekonomi dan lain sebagainya, sementara itu sebagai manusia korban mengalami perasaan kehilangan kendali dan kurangnya rasa aman, rasa tidak percaya diri, stigma sosial dan rasa malu, garga diri/kepercayaan diri yang rendah, respon emosional yang keras karena kekerasan yang di hadapi perempuan dan anak bukan hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga kekerasan psikis yang mempengaruhi kondisi psikisnya.
Lanjut dia, sementara itu mengenai kekerasan dalam permasalahan perempuan dan anak lainnya setiap tahun jumlahnya terus meningkat berdasarkan data Yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu selama 5 tahun
terakhir mulai dari tahun 2011 dengan total jumlah kekerasan sebanyak 2.178 terus meningkat hingga mencapai 4.309 pada tahun 2015 Namun demikian Yang dilaporkan justru jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sebenarnya karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang di alaminya atau ada kendala lain serta sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak.
“Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan pada umumnya tidak memiliki
pengetahuan atau takut untuk menyelesaikan permasalahannya oleh karena itu kami berinisiasi untuk membuat pelatihan penanganan masalah perempuan
dan anak yang dapat diikuti oleh seluruh elemen masyarakat pelatihan ini
merupakan bentuk komitmen Kementerian PP dan PA untuk melindungi dan membantu mengatasi permasalahan perempuan dan anak di daerah karena kewajiban melindungi perempuan dan anak tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah dan masyarakat kewajiban melindungi perempuan dan anak,”tandasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, sekertaris Kementerian PP-PA RI Dr. Wahyu Hartomo, M.Sc, Wakil Bupati Halbar Ahm. Zakir Mando, S.Sos, Ketua DPRD Halbar Pdt. Yuliche D Baura, S.Th, Dandim 1501 Ternate Letkol Inf. Subarda Triwahyudi S.P, Pimp SKPD Pemkab Halbar dan angota PPPA, Reskrim Polres
Halbar serta para peserta Pelatihan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dengan jumlah yang hadir kurang lebih 375 Orang.(ssd)
