JAKARTA, Beritalima.com– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipastikan tidak bakal bergabung dengan koalisi pendukung pasangan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Amin).
“Saya tegaskan kembali, PKS tetap berada di luar pemerintahan Jokowi-Amin. Meski ada partai pendukung Prabowo-Sandi merapat ke kubu Jokowi-Amin, PKS tetap pada keputusannya menjadi oposisi Pemerintahan Jokowi-Amin. Kami tetap kritis dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera awal pekan ini.
Menurut anggota Komisi II DPR RI ini, setiap partai memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya masing-masing. “Kami jadi opisisi saja. Terkait posisi itu, kami yakin untuk kebaikan demokrasi dan kemajuan bangsa, akan bersama dengan elemen lain,” ungkap Mardani.
Hal itu dikatakan wakil rakyat ini setelah melihat terbukanya kemungkinan bagi Partai Gerindra untuk merapat ke koalisi Joko Widodo (Jokowi). Meski belum diputuskan akan merapat atau tidak, Mardani akan menghormati segala keputusan yang diambil oleh partai asal calon presiden yang ia usung pada Pilpres 2019 lalu.
“Hak Partai Gerindra membuat keputusan terkait koalisi atau oposisi. Tiap partai punya kebebasan menentukan pilihan dan PKS menghormati apapun keputusan Gerindra,” jelas dia.
Pencetus tagar #2019GantiPresiden itu juga mengaku, PKS akan tetap bersahabat dengan Partai Gerindra. Kemarin, ia mengatakan, PKS yakin tidak akan sendirian dalam menjadi oposisi pemerintah pada 2019-2024. Menurutnya, akan ada partai politik lain yang memutuskan untuk menjadi oposisi setelah presiden terpilih Jokowi telah menentukan formasi kabinetnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut adanya peluang untuk bergabung dengan koalisi Jokowi. Peluang itu tergantung pada sikap Jokowi sebagai presiden terpilih. “Saya berani menyampaikan terbuka kemungkinan partai gerindra bergabung di dalan pemerintahan,” kata Ferry.
Keputusan bergabung itu, kata Ferry, tergantung pada keinginan Jokowi untuk menambah partai di luar koalisi pendukungnya. Meskipun menyatakan bahwa Partai pimpinan Prabowo Subianto itu bakal membantu jika diperlukan, Ferry mengklaim Gerindra tak akan meminta jabatan tertentu.
“Tetapi itu juga sangat tergantung dari apakah Jokowi sebagai presiden merasa perlu mengajak partai-partai di luar koalisinya mau menyelesaikan masalah bersama-sama. Sikap Gerrindra tidak akan pernah minta jabatan,” kata dia.
Sejauh ini, Ferey menegaskan, Gerindra belum menentukan sikap politiknya pasca pertemuan antara Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rabu (24/7).
“Gerindra belum memutuskan bergabung atau tidak, itu harus diputuskan pada forum partai masing-masing. Pertemuan Megawati dan Prabowo seharusnya tak dikaitkan dengan keputusan berkoalisi. Keputusan koalisi,” demikian Ferry Juliantono. (akhir)
