JAKARTA, Beritalima.com– Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berjalan baik seperti One Stop Service yang diterapkan pada layanan perizinan. Dengan begitu masyarakat dimudahkan dalam mengurus izin.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI meninjau Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (23/10).
Kunjungan kerja dilakukan, Senin (22/10). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik di daerah berjalan dengan baik, salah satunya adalah pelayanan perizinan.
“Kami ingin melihat langsung proses perizinan online di Sidoarjo yang sudah menerapkan Sistem Online Single Submission (OSS). Di ruang depan lobi Kantor Perizinan juga sudah ada tempat konsultasi dalam mengurus proses izin,” kata politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Pelayanan Publik di Sidoarjo, menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dinilai oleh pemerintah pusat termasuk salah satu daerah yang memiliki prestasi. Sudah banyak inovasi pelayanan publik yang diakui sampai tingkat nasional.
“Sidoarjo ini termasuk daerah yang berprestasi. Diantaranya adalah pelayanan publiknya. Kedatangan kita ke sini karena ingin tahu apakah betul pelayanan publiknya berjalan dengan baik. Maka kita langsung ke lapangan dulu sebelum ketemu dengan bupati untuk mendengar paparannya,” kata legislator dapil Jawa Barat VII tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas DPMPTSP Ari Suryono usai menerima Komisi II DPR menyampaikan, program OSS di Sidoarjo di-launching Agustus 2018, tidak ada perizinan yang diproses di luar sistem OSS.
Semua izin diurus lewat OSS. Ari meyakini dengan penerapan sistem perizinan OSS ini akan menjadi solusi dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan.
“Sudah ada 2200 izin yang sudah dilayanai DPMPTST, yang paling banyak adalah izin terkait IMB (Izin Mendirikan Bangunan), secara umum program OSS berjalan dengan baik,” ungkap Ari.
Sistem perizinan OSS ramai dibicarakan setelah keluarnya Peraturan Presiden No: 91/2017 September 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.
OSS dimaksudkan untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menjelaskan, banyak inovasi yang sudah dibuat. Selain penerapan perizinan online OSS, ada inovasi yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpar RB).
Diantaranya inovasi itu adalah ‘Si Maneis’ yang dibuat RSUD Sidoarjo guna menekan angka kematian ibu dan anak saat proses melahirkan. Inovasi itu masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional.
“Si Pekat yang dikenal dengan Sistem Informasi Kenaikan Pangkat. Hal ini dikembangkan Badan Kepegawaian Daerah, inovasi ini juga masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional,” papar Bupati Saiful Ilah.
Saiful juga menyampaikan, dia telah membuat kebijakan yang mendorong agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat minimal satu inovasi. Hal ini dilakukan Saiful agar pelayanan publik di Sidoarjo lebih baik lagi.
“Tiap OPD minimal satu inovasi. Saat ini pemerintah didorong untuk berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, birokrasi yang cepat dalam pelayanan, tidak bertele – tele dan birokrasi yang bersih,” jelas Bupati Saiful Ilah. (akhir)
