Jakarta, beritalima.com |
Pakar Politik dan Ketahanan Nasional, Margaretha Hanita mendorong Jaringan Intelektual Peduli Indonesia (JIPI) berperan aktif mendorong terwujudnya Politik Hukum Perempuan yang melindungi kepentingan kaum hawa di Indonesia. Sebab, meskipun ada peningkatan, Dosen Universitas Indonesia ini menilai kepentingan perempuan belum sepenuhnya mendapat perlindungan hukum.
Hal ini disampaikan Margaretha dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan JIPI di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022) sore.
“JIPI yang dipimpin perempuan harus menjadi garda terdepan memperjuangkan Politik Hukum Perempuan. Ini penting, karena peran kaum intelektual harus mampu mewujudkan aturan dan kebijakan yang berpihak terhadap warga negara, khususnya perempuan,” kata Margaretha dalam diskusi dengan tema “Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia” ini.
Pakar Intelijen ini mencontohkan, lahirnya UU Nomor 12/2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan hasil perjuangan bersama berbagai elemen bangsa yang aktif didorong oleh akademisi dan aktivis perempuan di Indonesia.
“Masa depan Indonesia, khususnya dalam menuju Indonesia Emas 2045 ditentukan perlindungan terhadap perempuan. Ini tangungjawab khusus yang saya harapkan dari JIPI, agar perempuan Indonesia semakin terlindungi hak-hak dan kehormatannya,” kata Margaretha.
Kesamaan Empati
Sebelumnya dalam kegiatan yang sama, Ketua Umum JIPI, Tio Sianipar mengungkapkan kehadiran organisasinya dipastikan berjalan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat tanpa memandang Suku, Ras, dan Agama.
“Jaringan Intelektual Peduli Indonesia (JIPI) yang dideklarasi hari ini adalah bentuk prakarsa saya dan rekan-rekan dari aktivis maupun akademisi. Kita semua merasa terpanggil karena ada kesamaan empati dan kepedulian terhadap bangsa ini,” ucapnya saat memberikan sambutan
Menurutnya, JIPI adalah solusi atas berbagai problem kebangsaan. JIPI ini dibentuk tidak lain adalah jawaban atas sekian banyak pertanyaan dan keresahan yang bergejolak dalam masyarakat Indonesia. Sebab itu, Jipi mempunyai Jargon “Serasi, Mandiri dan Mengabdi untuk NKRI”.
“Serasi artinya kesatuan dalam berpikir dan bertindak. Ada sinergitas antara ide dan aksi. Ada keselarasan dalam membangun jaringan keindonesiaan kita. Mandiri mengartikan sikap kedirian kita. Bahwa jaringan yang kita bangun haruslah berorientasi untuk menciptakan kemandirian dan kedaulatan,” paparnya
Ia mengutarakan kedua jargon itu bermuara pada bentuk pengabdian untuk NKRI. Bila sudah serasi dan mandiri, maka aksi nyata sebagai bentuk pengabdian dapat diwujudnyatakan. Inilah bentuk sumbangsih untuk NKRI.
Kandidat Doktor dari Universitas Indonesia mengibaratkan perlu belajar dari laba-laba yang mengiventasikan waktu dan tenaganya sedemikian rupa untuk membangun jaringnya. Secara perlahan, laba-laba mampu merangkai jejaring yang kuat dan lebar, sehingga ia dapat menangkap dan menyantap mangsanya.
Demikian juga dengan spirit pendirian JIPI, yang menegaskan bahwa kita bergerak dalam semangat berjejaring.
“Saya yakin, bahwa JIPI yang diisi oleh orang-orang dengan berbagai latar belakang profesi dapat membangun, memperkuat dan melebarkan jejaringnya di mana-mana, dan berkontribusi bagi bangsa ini,” tegasnya
Lebih lanjut, JIPI yang dideklarasi di Gedung Juang ’45 ini, kata Tio adalah tanda keseriusan Di Gedung bersejarah inilah dipanjatkan segala bentuk harapan, dan mengikat komitmen kebangsaan.
“Biarlah gedung ini menjadi saksi perjuangan kita untuk ke depannya. Dari tempat inilah, kita memulai sebagai titik keberangkatan kita, memperkuat jejaring dan mengonsolidasikan seluruh sumber daya dan kekuatan kita menuju pada titik tuju Indonesia Emas yang akan datang,” jelasnya
Keterangan Foto: Ketua Umum JIPI, Tio Sianipar (kiri) bersama Pakar Politik Universitas Indonesia, Margaretha Hanita dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan JIPI di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022)
