JAKARTA, Beritalima.com– Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara membenarkan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama wabah pandemi virus Corona (Covid-19) terkendala sejumlah persoalan.
Namun, secara umun bansos tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran pada masa pandemi Covid-19. “Kalau saya ditanya, pastinya tepat sasaran. Kalau tidak tepat pasti di bawahnya sudah pusing. Dan, saya cek langsung ke lapangan,” kata Juliari.
Itu dikatakan Juliari dalam diskusi dengan tema ‘Bantuan Sosial Sudahan Tepat Sasaran’ yang digelar tatap muka dan virtual di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11) petang.
Selain Mensos juga tampil sebagai pembicara Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang dari Fraksi Partai Kebangitan Bangsa (PKB), anggota Komisi VIII Iskan Qolba Lubis dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing.
Untuk ketepatan sasaran bansos, dia bersikap tegas terhadap segala penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan jajarannya. Sebab, akurasi sasaran bansos merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Sesuai arahan pak Presiden, ada dua bidang yang harus diintensifkan, kesehatan dan sosial. Akhirnya, kami langsung melakukan kordinasi dengan mitra kami komisi VIII di DPR,” kata dia.
Dikatakan, Pemerintah bisa seperti ini karena berkoordinasi, dan komunikasi dengan Komisi VIII DPR RI sangat baik. “Tak pernah sama ada permasalahan yang berarti selama berkoordinasi,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengakui penyaluran program Bansos di masa pandemi Covid-19 dengan kondisi normal, tentunya sangat berbeda situasinya. “Dalam bayangan kita semerautnya luar biasa, karena kondisi tiba-tiba terjadi,” kata Marwan.
Karena itu, Marwan menyarankan agar ke depan Kemensos menjadi pusat data kemiskinan sehingga akses data hanya satu pintu dan ini memudahkan semua pihak mengakses data kemiskinan. “Di seluruh kementerian, ada bansos. Kalau digabung, kaya penerima bansos. Karena itu mari kita bersama desak pemerintah, kita yakinkan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) harus ada di Kemensos,” kata Marwan.
Dengan menjadikan data satu pintu di Kemensos kata dia, lebih tertib dalam pelaksanaan programnya. Sehingga tidak ada lagi ada yang berfikir membuat program sendiri tanpa berkordinasi dengan Kemensos.
“Akhirnya orang tidak bisa membuat program sendiri. Sasaran untuk bantuan listrik harus sekian, sasaran untuk kesehatan sekian, sudah diaudit itu, dan ternyata setelah dikumpulkan orang bisa menjadi kaya, cukup pinjaman modal hanya 20 juta, ternyata setelah kita kumpul bantuan sosial dari semua jenis, bisa 30 juta per satu keluarga,” jelas dia.
Dikatakan, bansos masa pandemi covid-19 dengan normal itu berbeda. “Saya harus acungi jempol terhadap menteri kita ini memang dalam bayangan kita semerautnya luar biasa, karena memang tiba-tiba terjadi, ada orang tidak dapat, padahal dia merasa miskin, ada orang yang tidak berbuat apa-apa tidak dapat, itu patut kita percayai bahwa data itu tidak tepat sasaran dan banyak yang terlewatkan.”
Setelah disisir, bagian dari perencanaannya sudah berjalan dengan baik. Diawal-awal Pak Yuliari jadi menteri, saya sudah mengajak beliau, apa mungkin masyarakat kita berharap tetap menerima bantuan. “Ini barat ibarat bahasa sosial agama, apakah ada orang yang merasa ingin tetap disedekahi, tidak ingin bergeser menjadi orang yang bersedekah, pasti orang akan mau bersedekah.”
Karena itu data penerima BPNT, waktu itu 15 juta keluarga, menurut saya kebanyakan, tidak ketemu orangnya, kalian tahu, saya minta Menteri Sosial mari kita mengurangi, mengurangi bantuan sosial itu tidak mudah, ada resikonya, itu bisa dia digempur materi sosialnya, tapi menteri sosialnya berani, kita berani itu, kalau nggak salah menjadi 12,3 juta kita kurangi.
Anggaran yang ada itu lebih baik kita berikan untuk bantuan stimulan bagi masyarakat yang berkemampuan untuk bergerak menjadi orang bersedekah, beliau siap, saya bilang top, karena sebelum-sebelumnya saya meminta tidak ada yang berani.
Tetapi Panemi kembali muncul, malah menjadi 20 juta. 15 juta bergeser menjadi 12,3 juta ini menjadi 20 juta. Karena saya ingin mengajak kita semua itu untuk memberikan kesempatan kepada Kemensos yang namanya data kemiskinan kita letakkan di Kementerian Sosial. (akhir)
