MALANG, Beritalima.com |Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama anggota Komisi E DPRD provinsi Jawa Timur melakukan pembahasan monitoring dan sharing dalam rangka antisipasi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Masa Pandemi Covid-19, di Balai Diklat KKB Malang, Selasa (22/09/2020) malam.
Pertemuan tersebut juga mendiskusikan beberapa hal, di antaranya fenomena Covid-19 yang sangat berdampak bagi keluarga terkait pekerjaan, keuangan, termasuk Program Bangga Kencana.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd memaparkan tentang adanya kekhawatiran unwanted pregnancy selama pandemi, yang dapat memicu fenomena baby boom dan berpengaruh pada pola asuh. Hal ini dikhawatirkan meningkatkan angka stunting.
Untuk mengantisipasinya, bisa dilakukan dengan tetap melaksanakan pelayanan KB disertai protokol kesehatan dan tindakan pencegahan saat pelayanan KB seperti tes rapid, foto thorax dan cek darah.
Di samping itu, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus, di antaranya melalui Kegiatan Rabu(23/9/2020) Berbagi. Ini adalah bentuk kegiatan advokasi KIE (komunikasi, informasi, edukasi) sekaligus wujud kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan.
“Saat ini kami memiliki layanan konseling berbasis web www.siapbahagia.com yang dapat membantu konseling remaja, keluarga, pasangan siap, nikah dan memberikan informasi program secara online didukung tenaga ahli dan berpengalaman,” terang Teguh.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, M.Pd pada kesempatan yang sama menyampaikan kesiapannya mendukung dan menerima masukan terkait apa yang dapat dilakukan dalam penguatan program keluarga berencana di masa pandemi. Pihaknya juga menekankan penguatan program KB melalui kerja sama dengan berbagai mitra lintas sektor.
Menurutnya, keluarga sebagai unit terkecil juga terkena dampak pandemi. Di mana yang sangat terasa adalah dari sisi ekonomi. Untuk itu, resources dalam keluarga harus dikelola seoptimal mungkin agar berdayaguna.
“Oleh sebab itu kegiatan ini dilaksanakan, untuk mematangkan kerja sama agar terwujud program untuk keluarga dan keluarga berencana yang lebih baik,” tegasnya.
Perlu diketahui, dalam pembahasan tersebut hadir pula anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dr. Benjamin Kristianto, MARS, Adam Rusyidi, S.Pd dan Jajuk Rendra Kresna, S.E., M.M.
Sementara itu, untuk tindak lanjut dari pertemuan ini di antaranya agar kerja sama pelayanan KB ke depan dapat melibatkan klinik swasta / faskes tingkat I / RS swasta, khususnya dalam kegiatan baksos pelayanan KB yang cenderung diminati masyarakat.
Di samping itu diharapkan dukungan pemerintah daerah untuk ikut menggiatkan pelayanan KB di masa pandemi, sehingga meningkatnya angka putus pakai (drop out) peserta KB dapat diantisipasi.(yul)
