Jakarta, beritalima.com|- DPR RI mengakui adanya sejumlah masalah dalam layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, sehingga dipastikan pembenahan manajemen data menjadi prioritas.
Maraknya keluhan masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan secara sepihak, mencuat di media massa. Kegaduhan ini mengundang DPR menempuh langkah cepat memanggil pemerintah dalam rapat konsultasi lintas kementerian dan lembaga.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, perbaikan ekosistem tata kelola Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JKN) kini menjadi prioritas utama.
Hal itu disampaikan usai rapat konsultasi antara Pimpinan DPR bersama Pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saefullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron M, di Kompleks Parlemen, Jakarta (9/2).
Dalam rapat tersebut, DPR dan pemerintah sepakat memastikan layanan kesehatan bagi peserta PBI bisa berjalan selama tiga bulan ke depan, dengan iuran tetap ditanggung pemerintah. Kesepakatan ini diambil sebagai bentuk kehadiran negara agar masyarakat miskin tidak menjadi korban persoalan administratif dan ketidaksinkronan data.
“DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan oleh pemerintah,” jelas Dasco.
Namun demikian, DPR tidak menutup mata terhadap akar persoalan yang berulang. Dasco menekankan perlunya pembenahan data kepesertaan secara menyeluruh dan lintas sektor. Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan akan ditugaskan melakukan pemutakhiran data desil dengan menggunakan data pembanding terbaru.
Menurutnya, langkah ini krusial untuk mencegah kesalahan inklusi maupun eksklusi yang selama ini memicu kegaduhan di tengah masyarakat. “Data harus benar-benar akurat agar bantuan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya dilindungi justru tereliminasi,” tegasnya.
DPR menyoroti aspek pengelolaan anggaran. Optimalisasi dana PBI yang bersumber dari APBN dinilai tidak cukup hanya dilihat dari sisi teknis fiskal, melainkan sebagai bagian dari perlindungan sosial dasar warga negara. Anggaran, kata Dasco, harus dikelola berbasis data yang valid dan berpihak pada kelompok paling rentan.
Selain persoalan data dan anggaran, DPR menilai lemahnya komunikasi publik. “BPJS Kesehatan harus aktif memberikan pemberitahuan kepada peserta apabila terjadi perubahan status kepesertaan,” terang Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Ke depan, DPR dan pemerintah sepakat mendorong perbaikan tata kelola JKN secara menyeluruh melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga menuju satu data tunggal nasional.
Jurnalis: rendy/abri
