JAKARTA, Beritalima.com– Sebagai pejabat negara dan wakil rakyat, Wakil Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan harus menjadi teladan dan memberi contoh yang baik kepada yang diwakilinya.
Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), ungkap Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, harus memastikan dia tidak menggunakan fasilitas negara buat kepentingan pribadi, mengerti hak dan kewajiban. “Kalau bukan hak kita lagi, berikan kepada yang punya hak,” kata Pangi.
Itu dikatakan Pangi yang juga pengajar ilmu politik pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Kamis (2/1) petang, terkait dengan yang bersangkutan masih menempati rumah dinas dan ruang kerja Ketua MPR RI.
Zulkifli Hasan menempati Rumah Dinas dan Ruang Kerja Ketua MPR RI ketika dia menjadi Ketua MPR RI 2014-2018. Saat ini wakil rakyat dari Provinsi Lampung tersebut tidak lagi menjadi Ketua MPR RI, melainkan Wakil Ketua MPR RI. “Harusnya Rumah Dinas dan Ruang Kerja Ketua MPR RI itu digunakan Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar yang secara aklamasi dipercaya sebagai Ketua MPR RI 2019-2024,” kata Pangi.
Akibat ulah Zulkifli Hasan membuat politisi senior Partai Golkar tersebut harus mengalah. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menempati ruang kerja bekas Wakil Ketua MPR dari unsur DPD Oesman Sapta Odang (OSO).
“Belum berubah. Pak Zul masih di tempat yang dulu (saat menjabat Ketua MPR),” kata salah satu staf MPR RI yang minta tidak disebutkan namanya.
Jika ingin disebut Negarawan, Pangi menyarankan Zulkifli Hasan segera mengembalikan semua fasilitas negara yang hingga saat ini masih ia kuasai.
“Soal fasilitas negara Jangan dianggap remeh. Bagaimana mau menjadi negarawan, kalau mengorbankan kepentingan pribadi saja belum lolos tes, apalagi kalau memanfaatkan fasilitas negara untuk dipakai kepentingan pribadi.”
Laki-laki kelahiran Nagari Buluah Rotan, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat ini mengatakan, sebagai pejabat negara, Zulkifli Hasan harus tetap memberikan tauladan. Pejabat publik harus bisa memberikan contoh yang baik, harus mengerti mana yang hak dan mana yang menjadi kewajiban.
“Kalau sudah bukan hak kita lagi, ya harusnya dikembalikan dan diberikan kepada yang berhak. Saya pernah juga mendengar, dulu ada pejabat yang sempat membawa sendok, piring dan fasilitas Rumah Dinas ke rumah pribadi ketika tidak lagi menjabat,” urai Pangi.
Yang benar, lanjut Pangi, pejabat yang dimutasi atau pindah tugas, bahkan pensiun, harus bisa memastikan kalau yang dibawa ke rumah pribadi tidak ada barang atau fasilitas negara.
Harusnya bisa mencontoh pejabat negara di awal kemerdekaan.
“Mereka tahu diri, mengerti mana yang menjadi hak pribadi dan fasilitas negara. Bahkan mereka tidak berani mengunakan fasilitas negara walau sudah nyata hak mereka. Pejabat itu tidak mau menggunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Mereka menjaga betul soal begituan,” tegas pria ini.
Dengan demikian, pejabat itu benar-benar bisa memberikan tauladan. Karena saat ini, lanjut Pangi, bangsa Indonesia butuh ketauladanan para pejabat dan elite politik.
“Jadi, jangan dianggap sepele, karena akibatnya bisa fatal dan merusak citra diri sendiri. Saya melihat pemimpin terdahulu kita, lebih teruji, mampu menahan diri, dan tak mau mengambil yang bukan haknya,” demikian Zulkifli Hasan.
Ya, sepeti diberitakan, Sebelumnya, Ketua MPR RI 2014-2019, Zulkifli Hasan (Zulhas) dikabarkan masih menggunakan fasilitas sebagai Ketua MPR RI. Padahal kursi Ketua MPR saat ini telah dijabat Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Imbasnya, Bamsoet masih menggunakan fasilitas Ketua DPR RI sementara itu Puan Maharani menggunakan fasilitas rumah dinas menteri.
Untuk memastikan apa benar Zulhas masih menggunakan fasilitas milik Ketua MPR RI, beberapa wartawan sudah berusaha menghubungi Sekjen MPR RI, Ma’ruf Cahyono. Namun, hingga berita ini diturunkan, Ma’ruf belum memberikan komentar.
(akhir)
