Jakarta, beritalima.com|– Lembaga swadaya masyarakat Masyarakat Anrti Korupsi Indonesia atau MAKI kritisi hasil survey Litbang Kompas yang menyoroti kinerja tiga penegak huku, yakni Komisi Pemberantasa Korupsi, Kejaksaan Agung dan Polri.
Dari survey Litbang Kompas dicatat, kinerja KPK naik signifikan dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025. Kejagung kantongi citra positif 70 persen dan Polri di posisi terakhir dengan 65,7 persen.
Menurut Ketua MAKI, Boyamin Saiman dalam rilisnya (25/1), ia membandingkan ketiga lembaga penegak hukum sebagai berikut: Kejagung jarang operasi tangkap tangan/OTT, namun sekali sabet Ricar Zarof mantan pejabat Mahkamah Agung dapat uang Rp. 1 Trilyun dan merambah minimal 4 Hakim terkait bebasnya Ronald Tanur. Lalu ada perkara besar lainnya yang bisa diungkap, seperti kasus Timah, Asabri, Jiwasraya, Perkebunan, dan lain-lain..
Untuk kinerja Polri, dilihatnya memiliki peran besar mengamankan dan sukses kawal saat Pilpres termasuk Pilkada Serentak dan respon cepat atas perkara-perkara viral di masyarakat.
Sedangkan KPK, masih berkutat kasus lama. Pimpinan baru belum lama dilantik dan belum menunjukkan prestasi bongkar kasus besar, OTT level kecil dan masih berkutat perkara baku yaitu suap dan perdagangan pengaruh dalam pengadaan/proyek, perijinan dan promosi jabatan.
KPK belakangan dinilai berhasil naik citra kareba upaya menuntaskan perkara buron Harun Masiku dengan menetapkan tersangka atas Hasto Kristiyanto. Namun ini pun belum selesai. KPK juga masih gagal dalam tugasnya melakukan supervisi karena nyatanya lembaga lain berprestasi bukan atas dorongan koordinasi dari KPK.
“MAKI betul2 merasa terkejut, aneh dan terperanjat serta bingung atas penilaian masyarakat yang belum melihat prestasi secara menyeluruh dari lembaga penegak hukum,” kritik MAKI. Karena, MAKI merasakan jika menggugat KPK atas perkara-perkara mangkrak maka responnya lemot dan terkesan tidak peduli, misal kasus Century.
Sisi lain Kejagung tanpa harus digugat telah melakukan teroboson yang menggetarkan karena menangani korupsi dengan kerugian besar ratusan trilyun dan puluhan trilyun yang disita untuk mengembalikan kerugian negara.
Singkat cerita, MAKI mengharapkan agar masyarakat harus dicerdaskan dengan sosialiasi yang masif sehingga akan lebih obyektif dalam memberikan penilaian terhadap citra penegak hukum. Apapun hasil survei, semua lembaga penegak hukum tidak boleh kendor semangat dan justru memacu prestasi lebih hebat.
Intinya, MAKI tetap menghormati hasil survey Litbang Kompas sebagai sarana untuk memperbaiki kerja dan kinerja lembaga penegak hukum agar lebih berprestasi kedepannya.
Jurnalis: Rendy/Abri
