SUMBAWA BARAT NTB,beritalima.com| Rencana Pembangunan Smelter beserta turunannya yang akan dibangun di wilayah Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mendapat penolakan oleh sejumlah kelompok masyarakat yang terdampak langsung dari rencana pembangunan tersebut. Lantaran tahapan perencanaan yang dilakukan pihak terkait tidak sesuai undang-undang yang berlaku.
Hal tersebut diungkapkan Syamsul Hidayat ketua badan permusyawaratan desa (BPD)yang sekaligus sebagai ketua komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) kecamatan maluk,menolak tahapan perencanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) mengenai rencana pembangunan smelter berserta turunan Karena dianggapnya cacat hukum”kami menolak pembangunan smelter dan industri turunannya,hingga para pihak terkait memenuhi semua unsur regulasi dan tata nilai kearifan lokal”ungkapnya Kepada media, Jumat (31/5)
Ia,menambahkan kegiatan rapat tim teknis dan tim penilai AMDAL yang diselenggarakan baru baru ini tidak prosedural.
“Kegiatan penilaian AMDAL yang dilakukan di Mataram itu belum representatif seperti yang diamanahkan Permen LH 17/2012, jika pembangunan smelter ingin diteruskan, maka solusinya ulangi proses. Undang semua unsur seperti Ketua RT, Kadus, Toga, Tomas, BPD dan juga masyarakat terdampak dari pembangunan itu,” terangnya.
Sementara itu, Dr H Ahmad Fathoni selaku Kabid Penataan Dinas Lingkungan Hidup NTB yang dikonfirmasi reporter kicknews.today melalui sambungan telepon, mengatakan yang wajib menghadiri itu perwakilan masyarakat yang terdiri dari Camat dan Kades.
“Terkait dengan RT, RW dan BPD cukup dilakukannya sosialisasi saja. Karna sidang AMDAL itu bukan musyawarah desa, kami dari Dinas LH akan memfasilitasi sosialisasi terkait hal tersebut segera. Semoga bisa setelah lebaran bisa kita laksanakan.
Untuk diketahui, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama PT. AMIN selaku perusahaan yang akan membangun smelter tersebut melakukan sidang AMDAL yang dilakukan di hotel Astoria kota Mataram pada Rabu (29/05) yang dihadiri oleh Camat Maluk dan lima Kepala Desa se-Kecamatan maluk.(Rozak B5)
