Sumbawa Barat NTB, beritalima.com _
Kecamatan Maluk akan menjadi kawasan industri besar di Kabupaten Sumbawa Barat NTB. Tidak lama lagi, industri pengolahan dan pemurnian bahan mineral tambang (smelter) dan industri turunannya akan dibangun. Ada empat desa yang warganya akan dipindahkan karena akan dibangun industri smelter dan turunannya atau memakan lahan seluas 850 Ha, yakni Desa Benete, Bukit Damai, Maluk dan Desa Mantun. Warga empat desa tersebut pun mendukung kehadiran industri smelter.
Kesiapan dukungan warga terungkap dalam sosialisasi oleh Tim Percepatan Rencana Pembangunan Industri Smelter Dan Industri Turunannya di Kabupaten Sumbawa Barat -NTB di kantor Camat Maluk, Senin pagi (4/02/2019).
Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M selaku Pengarah Tim Percepatan Pembangunan Smelter yang dibentuk Gubernur NTB menanyakan kepada warga, apakah masyarakat siap dan mendukung kehadiran smelter?. Warga pun dengan kompak menjawab siap mendukung. ‘’Siap mendukung,” jawab warga.
Dijelaskan Bupati,rencana pembangunan Smelter di KSB bukannya tanpa halangan, Gersik di Jawa Timur sangat ingin mengembangkan industri smelternya. PT. Freeport juga ingin membangun smelter di Papua. Bahkan Kabupaten Sumbawa mendorong agar smelterdibangun di daerahnya. Artinya banyak daerah yang memperebutkan pembangunan Smelter ini. Tetapi yang paling siap adalah di KSB. ‘’Yang membutuhkan industri ini adalah kita. Karena smelter bukan industri eksploitasi, tidak ada sumberdaya alam yang akan yang berdampak pada alam di KSB,” jelas Bupati.
Terlebih nantinya akan dibangun juga industri turunannya yang akan mengolah limbah industri smelter, yakni industri semen, pupuk dan lainnya. Dengan demikian smelter akan menjadi pengungkit ekonomi di KSB. Untuk mendukung pembangunan industri smelter maka dibutuhkan lahan. Maluk telah ditetapkan menjadi kawasan Industri besar. Lahan yang akan disediakan seluas 1,200 hektar. Untuk kebutuhan Industri Smelter dan turunannya akan membutuhkan lahan seluas 850 Ha. Terkait pembebasan lahan dan bangunan warga, Tim penilai atau Apraisal yang independen telah ditunjuk Pemerintah Provinsi NTB dan akan melakukan penilaian. Tim appraisal akan didampingi tim dari Pemerintah Daerah, BPN, Polres Sumbawa Barat, Kecamatan dan Pemerintah Desa.
Dalam kesempatan ini Kapolres Sumbawa Barat AKBP Mustofa S.ik.M.H selaku tim pembebasan lahan menyampikan kepada masyarakat supaya nanti nya masyarakat di harapkan memiliki dokumen yang asli “klo ada masyarakat mempunyai dokumen palsu maka akan di proses sesuai hukum yang berlaku”Kata Kapolres
Lanjut,”semelter di bangun di Sumbawa Barat nanti akan membutuhkan tenaga kerja 30.000 karyawan,”Ujarnya
Selain Bupati, hadir dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan adalah Kadis Perhubungan Provinsi NTB, Pejabat Bappeda Provinsi NTB, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, Sekda KSB, Asisten II Setda KSB, Kapolres Sumbawa Barat, Kepala Bappeda & Litbang KSB. Hadir dalam sosialisai, para Kades se Kecamatan Maluk, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perusahaan dan instansi yang akan terdampak lokasi pembangunan smelter.(B5.Rozak)
