Jakarta, beritalima.com| – Masyarakat dari perwakilan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah mendatangi Badan Aspirasi Masyarakat, di DPR RI, Jakarta (11/2), kritisi revii Undang-Undang Sostem Pendidikan Nasionak (UU Sisdiknas). Mereka diterima Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bersama sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI.
Beberapa anggota Komisi X dan Badan Legislasi DPR RI dari FPG, yakni Firman Soebagyo, Ferdiansyah, Nur Purnama Sidik, dan Karmila Sari turut hadir. Perwakilan DPRD Kabupaten Pati dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyampaikan dukungan terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) serta penguatan pendidikan nonformal dan informal (PNFI).
Dalam audiensi tersebut, HIMPAUDI menekankan pentingnya perbaikan regulasi dalam revisi UU Sisdiknas, khususnya terkait pengakuan terhadap tenaga pendidik PAUD. Mereka menyoroti perlunya kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, serta akses yang lebih luas terhadap pelatihan dan sertifikasi bagi guru PAUD.
Menanggapi hal ini, Hetifah Sjaifudian menyampaikan, Komisi X DPR RI berkomitmen memastikan revisi UU Sisdiknas benar-benar memperhatikan nasib tenaga pendidik PAUD. “Guru PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak sejak dini, namun hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk minimnya kesejahteraan dan keterbatasan akses terhadap peningkatan profesionalisme,” ujarnya.
Anggota Komisi X lainnya, Firman Soebagyo menambahkan, revisi UU Sisdiknas harus mempertahankan dan memperkuat pendidikan nonformal dan informal agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, Ferdiansyah menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan pendidikan PAUD dan PNFI.
Hetifah memastikan Komisi X DPR RI akan membawa aspirasi HIMPAUDI serta masukan DPRD dan Dinas Pendidikan Pati dalam pembahasan revisi UU Sisdiknas serta berdialog dengan kementerian terkait. Ia juga komit Fraksi Golkar untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru PAUD serta memastikan keberlanjutan pendidikan nonformal dan informal di Indonesia.
Jurnalis: Rendy/Abri
![beritalima.com](https://beritalima.com/wp-content/uploads/2025/02/HPN-IKLAN-LANDS-1-scaled.jpg)
![beritalima.com](https://beritalima.com/wp-content/uploads/2025/02/E-Flyer-IG-Story_Penetapan-rev5.png)
![beritalima.com](https://beritalima.com/wp-content/uploads/2025/02/iklan-Malang.jpg)
![beritalima.com](https://beritalima.com/wp-content/uploads/2025/02/IKLAN-REKAPITULASI-LANSCAPE.png)
![beritalima.com](https://beritalima.com/wp-content/uploads/2025/02/IKLAN-TERIMAKASIH-LANSCAPE.png)