JAYAPURA- Wacana Pemekaran Wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua tentu sudah manjadi kajian dan pertimbangan mendalam berbagai pihak, harapan kemajuan dan memberi dampak positif bagi masyarakat tentu juga menjadi alasan tersendiri.
Munculnya Kelompok masyarakat yang menolak DOB juga dianggap sebagai dinamika yang harus dihadapi pemerintah, lalu apakah penolakan DOB murni oleh masyarakat ataupun adanya Politik penumpang gelap, yang ingin memanfaatkan isu.
Koordinator Pendulang Emas Tradisional Masyarakat Suku Dani di Kabupaten Nabire Yopi Murib menyebut dinamika pro kontra adalah hal yang lumrah atas sebuah kebijakan. Namun dirinya melihat rencana DOB seharusnya malah harus disambut baik, lantaran kata dia jaman awal pemerintahan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua, pernah Papua bersusah payah melakukan loby untuk Pemekaran. Lantaran belum adanya Green Disgn, maka banyak DOB yang ditolak.
“Harusnya diterima dan disyukuri. Ini DOB dulu kita tolak-tolak, tapi setelah jadi orang barebut kursi bupati, barebut kursi DPR, lain jadi pegawai, lain jadi Kepala Dinas dan lainnya,”kata Yopi kepada media ini Rabu (23/3/22).
Sehingga kata dia, Jagan justru melakukan penolakan, karena dampak positifnya telah nampak, selaian peluang kerja juga pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Jangan ditolak, ya saya harap yang tolak itu tidak ada tujuan politis, karena Pemekaran baik adanya, kalau soal isu-isu ini itu, itu bisa dicegah, tergantung kepala daerahnya nanti. Tapi momen ini jangan ditolak, kapan lagi,”ucapnya.
Untuk diketahui, Pemerintah telah mewacanakan Pemekaran wilayah di beberapa Kabupaten, termasuk Provinsi Papua yang akan dimekarkan menjadi dua Provinsi baru, yakni Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan.
