BANYUWANGI,Beritalima.com – Aroma kejanggalan pada proyek pembangunan irigasi (plengsengan) yang dibiayai APBD Banyuwangi semakin kuat. Saat wartawan kembali melakukan pantauan lapangan, terlihat sebagian material pasir telah diganti oleh pihak CV. Jika sebelumnya pekerja menggunakan pasir leboh, pasir yang kualitasnya jauh dari standar, kini mulai didatangkan pasir baru yang lebih baik.
Penggantian material secara tiba-tiba ini dilakukan setelah proyek tersebut ramai menjadi sorotan publik. Namun, langkah tambal sulam tersebut justru memunculkan pertanyaan besar mengenai niat awal pelaksana proyek.
Di sisi lain, ketika wartawan mencoba meminta klarifikasi kepada pihak Dinas Pengairan Banyuwangi dan pemilik CV, pertanyaan tidak mendapatkan jawaban apa pun. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp hanya dibaca tanpa dibalas. Diamnya pihak terkait menambah panjang daftar tanda tanya.
Sementara itu, pihak Desa Tamanagung yang diwakili salah satu Kepala Dusun di Desa Tamanagung, Budi, angkat bicara. Ia mengakui bahwa sejak awal, masyarakat sudah mempertanyakan kualitas pasir yang digunakan.
“Waktu lihat pertama kali, jelas itu pasir leboh. Tidak layak untuk bangunan irigasi. Sekarang malah diganti setelah ramai. Ini berarti dari awal memang sudah tidak beres,” ujarnya. Jumat (12/12/2025).
Menurutnya, proyek yang menggunakan uang negara seharusnya sejak awal transparan, sesuai spesifikasi, dan tidak menunggu kritik publik dulu baru diperbaiki.
“Kalau pekerjaannya benar, tidak mungkin ganti material di tengah jalan. Masyarakat butuh pekerjaan yang kuat, bukan asal jadi,” tambahnya.
Penggantian material setelah proyek disorot dinilai banyak pihak sebagai indikasi kuat bahwa pekerjaan awal tidak sesuai RAB. Ditambah lagi dengan ketiadaan papan nama proyek yang hingga hari kamis (11/12/2025) tetap tidak terpasang.
Publik menilai transparansi dan pengawasan dalam pekerjaan ini sangat lemah.
Dengan semakin banyaknya perubahan mendadak dan tidak adanya jawaban dari pihak pelaksana maupun dinas, masyarakat kini menunggu tindakan tegas dari pemerintah daerah untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan keuangan negara.(Ron//B5)
