SURABAYA, Beritalima.com|
Sejak adanya peristiwa pandemi Covid-19, kehadiran anggota DPRD provinsi Jatim di ruang rapat paripurna, bisa dihitung dengan jari.
Namun seiring waktu, masa pandemi Covid-19 telah berakhir, anggota DPRD provinsi Jatim yang mengikuti rapat paripurna, semakin parah. Bertahun-tahun hanya beberapa anggota yang memang rajin dan memiliki dedikasi terhadap tanggung jawabnya saja yang giat hadir.
Menanggapi fenomena tersebut, anggota DPRD provinsi Jatim Mathur Husairi mengaku prihatin.
“Pertama saya risau, malu dan menyayangkan kondisi ini, ternyata kinerja kita buruk. Hanya sekedar menghadiri rapat paripurna saja sudah malas, padahal paripurna ini kan tidak tiap hari,” keluh politisi Hanura ini.
“Coba intip jadwal kunkernya dewan, 20 – 22 hari loh tiap bulan.
Kami ini digaji tinggi dari hasil pajak rakyat, tapi tingkat kehadiran tiap rapat rendah. Saya gak paham ada fenomena apa ini? Covid-19 sudah selesai, alasan apa lagi?,” timpal anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini.
Yang menghebohkan, meskipun anggota DPRD provinsi Jatim ini tidak hadir, namun daftar absensi selalu penuh. Yang kemudian menjadi pertanyaan, siapa yang menandatangani absensinya?
“Saya minta ke sekwan jangan sampai ada titipan tandatangan, kan aneh tandatangannya ada tapi orangnya kabur. Ini menipu diri sendiri namanya. Seharusnya penghitungan kehadiran itu jangan berdasarkan tandatangan kehadiran, tapi dihitung yang hadir dan ada di kursinya masing-masing. Sudah dikasih nama kan?!,” tegasnya.
Ada beberapa anggota yang juga memberikan informasi, ketua komisi E DPRD provinsi Jatim ini, sangat jarang hadir. Jika dihitung sejak dari pelantikan di tahun 2019 hingga saat ini, dipastikan kehadirannya tidak lebih dari 20 persen saja. Meskipun di daftar absensi tertera tanda tangannya.
“Yang ketiga, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kawan-kawan sejawat para anggota dewan, mari kita perbaiki diri dan kinerja kita, memberikan teladan yang layak ditonton dan dinilai oleh rakyat yang kita wakili.
Semoga semua pimpinan masing-masing fraksi bisa memberikan warning ke anggotanya untuk saling mengingatkan,” ujarnya.
Mathur menambahkan agar para anggota dewan yang sudah diberikan amanat oleh rakyat ini memiliki kebiasaan budaya malu.
“Kita ini pejabat pemerintah yang dipantau dan dinilai oleh rakyat, jangan kecewakan mereka…
Bila perlu, wartawan fotoin itu absen tiap paripurna dan publikasikan. Kan ada toleransi keterlambatan. Lebih dari itu tak ada alasan,” pungkasnya.(Yul)
