SAMPANG, Beritalima.com | Polemik video viral pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Robatal kian memanas. Tayangan yang memperlihatkan makanan dibagikan menggunakan keranjang hingga kantong kresek memicu pertanyaan serius soal kepatuhan terhadap standar distribusi gizi pemerintah.
Badan Gizi Nasional (BGN) tak tinggal diam. Melalui Kepala Biro Hukum dan Humas, Khairul Hidayati, pihaknya langsung bergerak cepat melakukan penelusuran. Klarifikasi pun dilayangkan ke pengelola SPPG At-Taufiq Robatal.
Staf BGN, Nurhayadi, menegaskan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan fakta lapangan sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Kami konfirmasi dulu ya pak, terima kasih atas laporannya,” ujarnya singkat, Rabu (1/4/2026).
Namun, pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa dugaan pelanggaran SOP tidak bisa dianggap sepele. BGN menegaskan, distribusi MBG wajib menggunakan food tray atau ompreng—bukan sekadar formalitas, melainkan standar penting untuk menjaga kualitas gizi, higienitas, dan keamanan konsumsi.
“Kalaupun dipindah, seharusnya dari ompreng langsung ke tempat makan penerima manfaat,” tegas Nurhayadi.
Fakta di lapangan justru memperlihatkan sebaliknya. Dalam video yang beredar, menu MBG untuk kelompok rentan—balita, ibu hamil, dan ibu menyusui—terlihat dipindahkan ke wadah yang jauh dari standar, seperti keranjang terbuka dan plastik kresek.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran publik: apakah distribusi benar-benar diawasi secara ketat, atau justru ada kelonggaran di tingkat bawah?
Di sisi lain, Kepala SPPG At-Taufiq Robatal, Solihin, membantah adanya pelanggaran dari pihaknya. Ia menyebut proses distribusi dari dapur telah sesuai aturan, dan kejadian dalam video merupakan inisiatif warga.
“Dari kami sudah pakai ompreng sesuai SOP. Itu di video, warga sendiri yang memindahkan,” dalihnya.
Pernyataan tersebut justru membuka babak baru persoalan. Jika benar pemindahan dilakukan warga, muncul pertanyaan lanjutan: di mana pengawasan saat distribusi berlangsung?
Kini, publik menunggu ketegasan BGN. Klarifikasi saja tak cukup—penegakan standar di lapangan menjadi kunci agar program yang menyasar kelompok paling rentan ini tidak kehilangan esensi utamanya: memberikan asupan gizi yang layak, aman, dan bermartabat. (FA)
