Malangkabupaten,- Menanggapi pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Zainuddin selaku Ketua Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) menegaskan, bahwa mestinya Ketua DPRD mempertanyakan urgensinya melibatkan banyak pihak, sesuai apa tidaknya dengan Tupoksinya. Jadi tidak asal mendapatkan jawaban telah mendapatkan izin dari kepala daerah.
” Kondisi keuangan negara dan pemerintah daerah saat ini sedang menipis, meskipun beberapa pemerintahan di Malang Raya kena pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Kalau dilihat dari urgensinya, kami pernah meneliti kebijakan daerah Pemkab Malang tidak serius untuk mengembangkan UMKM. Itu dilihat dari upaya teknis untuk memfasilitasi perkembangan UMKM. Misal, dari aspek anggaran kecil di UMKM. Saya kira itu tidak mendorong UMKM bisa dipertahankan, karena isentif dan perkembangannya tidak dijamin oleh Pemkab Malang. Dan terobosan baru tidak akan terjadi. Hal ini mencerminkan perencanaan dan rencana terobosan itu hanya alasan untuk menutupi bahwa mereka sebenarnya plesir atas nama kebijakan,” tandasnya.
Selain itu, Zainuddin menyayangkan Pemerintah Kabupaten Malang mengajak unsur swasta yang dilihat dari beberapa pelaku usaha atau rekanan yang biasanya mengerjakan proyek di Pemkab Malang yang track recordnya, serta implementasinya tidak sesuai dengan standard yang diberikan, misalkan dalam pengadaan barang dan jasa.(Sn)
