SURABAYA, beritalima.com| Beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada penghujung Mei, pemerintah melalui Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta agar DPR menambah anggaran terhadap operasional haji reguler dan khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sebesar Rp 1,5 triliun.
“Totalnya Rp 1.518.056.480.730,89. Yang dibebankan pada nilai manfaat keuangan haji reguler,” kata Gus Yaqut kala itu.
Usut punya usut, ternyata penambahan anggaran tersebut disebabkan kenaikan biaya masyair yang mencapai sekitar 300 persen per jamaah sehingga menyebabkan penyelenggaran ibadah haji kekurangan biaya masyair hingga 1,5 triliun. Tepatnya, tahun 2022 ini, pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya layanan masyair atau paket akomodasi, konsumsi dan transportasi pada puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Mina, dan Muzdalifah.
“Beruntung, penambahan anggaran tersebut disetujui oleh Komisi VIII DPR RI. Jika tidak, maka akan menjadi kendala teknis pemberangkatan haji saat itu. Kawatirnya, jamaah gagal diberangkatkan karena kekurangan biaya masyair per jamaah sekitar 18,5 juta,” terang Ibu Hj Inna Ammania Anggota Komisi VIII DPR RI.
Fakta tersebut dibenarkan oleh Khanif kasubdit bina petugas Ditjen PHU di hadapan peserta JAMARAH dan Sapa Jamaah Haji Angkatan XV. Jamarah sendiri, merupakan rangkaian kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji yang diselenggarakan sebagai bentuk kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa dengan Komisi VIII DPR RI.
Hadirnya Khanif tersebut, sebagai narasumber selain Ina Ammania, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan.
Menarik, politisi perempuan yang berangkat dari Dapil VII Jawa Timur tersebut, menyampaikan beberapa pesan edukasi untuk masyarakat.
“Disini saya ingin memberikan edukasi agar masyarakat tidak mudah tergiur dana talangan karena hanya akan memperpanjang masa antrian. Dan juga, ayo berhati-hati dalam memilih biro travel haji dan umrah. Jangan mudah terlena janji haji Furada dari oknum tertentu, namun kenyataannya tidak berizin resmi.”
Sebagai bentuk perbaikan layanan, istri M. Syuhul tersebut juga memberikan harapan agar terus ada pengawasan dalam fasilitas ibadah haji, diantaranya adalah ketersediaan bus sebagai transportasi dan pemondokan, terutama kapasitas air yang cukup untuk jamaah.
Sedangkan untuk jamaah, agar dapat beribadah sesuai tingkat kesehatannya.
“Jangan saat di tengah ibadah haji, memaksa diri untuk menyempatkan umrah berkali-kali, namun kondisi fisik kurang fit sehingga merepotkan jamaah lainnya. Juga saling berkomunikasi sesama jamaah agar tidak ada yang tersesat lantas menyulitkan temannya. Dan untuk calon jamaah kalau sakit, harus jujur agar bisa dibantu pengobatan sebelum berangkat.”
Ina juga menambahkan pentingnya komunikasi bilateral yang detail antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi, terutama dalam hal masyair karena terkait anggaran negara, serta layanan kesehatan, terutama ketersediaan tenaga medis perempuan dari Indonesia.
Dalam acara tersebut, selain dihadiri Khanif dari Kemenag RI, juga hadir Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur, Bpk. Dr. H. Abd. Haris Hasan, M.Pd.I., yang menjelaskan tujuan Jamara sebagai silaturahmi sekaligus silatul afkar, yaitu menyamakan persepsi untuk meluruskan disiinformasi.
Selain itu, hadir Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Ngawi, Drs. H. Moch Wahib, M.Pd., dan
Sub Koord Administrasi Dana Haji dan Sistem informasi Haji Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur, Hj. Fentin Istifaiyah, MSi. Adapun acara yang dilangsungkan di Hotel Aston Madiun pada Jumat, 18 November 2022 tadi, dimoderatori oleh Sekretaris MUI Jatim, Dr. Lia Istifhama.
