JAKARTA, beritalima.com – Menteri Agama Fachrur Razi dalam kunjungan kerjanya ke Majelis Ulama Indonesia dalam rangka mengisi acara diskusi rutin yang dilaksanakan pada Rapat Pleno 47 Dewan Pertimbangan MUI, mengenai Lanjutan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII, Rabu – Sabtu (26 – 29/01/2020) di Provinsi Bangka Belitung. Namun dalam kehadirannya itu, ia menyampaikan kepada umat Islam agar tidak anti terhadap aseng atau China karena kemitraan di masa kini penting.
“Kami berusaha mendekatkan diri antara Islam moderasi dengan Islam konservatif, di timur tengah melakukan Islam moderasi. Kami membutuhkan ketenangan orang non muslim,” ujarnya dihadapan peserta Diskusi Lanjutan tentang KUII VII 2020 di Babel. Pada kesempatan itu hadir ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar yang juga Wakil Ketua Wantim MUI, dan Wakil Ketua Wantim MUI Azyumardi Azra serta Sekretaris Wantim MUI Noor Ahmad.
Lebih lanjut Din Syamsuddin menyayangkan belum sempat menyampaikan usulan dan aspirasi yang banyak Menag karena Menteri Agama harus segera pergi ke rapat kabinet. Namun ia sempat menyampaikan sejarah kelahiran Kemenag secara singkat kepada Menteri Agama.
“Tadi yang ingin saya sampaikan sempat sebentar adalah Departemen Agama nama dulu sekarang Kementerian Agama, itu tidak lepas dari kompromi politik di awal kemerdekaan,” kata Din Syamsuddin setelah melapas pamit Menteri Agama Fachrur Razi.
Masih diungkapkan Din Syamsuddin, kalangan Islam bersepakat dan sempat disepakati oleh tokoh – tokoh lain bahwa Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Tapi Piagam Jakarta itu kata Din Syamsuddin, tidak disetujui oleh beberapa tokoh lain, terutama adanya sila pertama yang berbunyi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya’.
“Karena adanya pihak yang keberatan dengan sila pertama pada piagam Jakarta,maka diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi saya mengetahui sejarah penggantian sila pertama pada Piagam Jakarta ada kompromi politik,” ujarnya. ddm
