PACITAN, beritalima.com – Pacitan benar-benar mocer. Daerah kabupaten di ujung barat Provinsi Jawa Timur ini jadi nomor satu bab kepedulian jaminan sosial.
Kamis (4/5/2017), Pacitan dicanangkan sebagai Kabupaten Peduli BPJS Ketenagakerjaan. Pencanangan itu dilakukan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, di pendopo kabupaten setempat.
Acara ini, disamping dihadiri Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dan Bupati Pacitan, Indartato, juga dihadiri Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Haiyani Rumondang.
Selain itu hadir pula beberapa pejabat kantor pusat dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Kantor Wilayah dan hampir seluruh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur, jajaran SKPD dan anggota Forkopimda Kabupaten Pacitan, serta ratusan tokoh masyarakat daerah setempat.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Abdul Cholik, mengatakan, komitmen dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan atas perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat daerah setempat benar-benar total, tidak tanggung-tanggung.
Ada tiga kebijakan yang telah dikeluarkan Pemkab Pacitan untuk mewujudkan hal itu. Pertama terkait kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Kedua adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mengindahkan dengan tidak memberikan pelayanan publik. Dan yang ketiga, seluruh perangkat desa dianggarkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dikatakan Abdul Cholik, hingga saat ini dari 161 desa dan 5 kelurahan yang ada di Pacitan sudah sekitar 56 desa yang perangkat desanya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sisanya sekitar 110 desa masih dalam proses pendaftaran.
Selain itu, Pemkab Pacitan juga telah mendaftarkan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah ini sebagai mitra atau trauma center BPJS Ketenagakerjaan.
Tidak hanya itu, lanjut Cholik, Bupati Indartato selaku Kepala Daerah Kabupaten juga aktif blusukan mensosialisasikan program-program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk ikut menyerahkan santunan atau klaim kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Semua persyaratan untuk menjadi Kabupaten Peduli BPJS Ketenagakerjaan telah dipenuhi Pemkab Pacitan. Dukungan Bupati dan Pembkab Pacitan untuk mewujudkan program pemerintah dalam perlindungan sosial masyarakat sangat luar biasa,” ujar Cholik di sela acara Launcing “Kabupaten Pacitan Peduli BPJS Ketenagakerjaan”, Kamis (4/5/2017).
Dalam kesempatan itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengungkapkan, sangat mengapresiasi langkah Pemkab Pacitan yang peduli atas kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengimplementasikan program BPJS Ketenagakerjaan dari tingkat kabupaten hingga desa.
Menurut Agus, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan hadirnya negara dalam merealisasikan hak hidup aman, nyaman dan sejahtera sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
Di Kabupaten Pacitan sendiri, tambah Agus, BPJS Ketenagakerjaan telah hadir untuk melindungi pekerja. Kantor Cabang Perintis (KCP) BPJS Ketenagakeerjaan Pacitan bertugas untuk memastikan pelayanan yang baik bagi peserta dan meningkatkan kepesertaan di wilayah Pacitan.
Diungkapkan, masih banyak pekerja yang belum terlindungi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Untuk bisa melindungi seluruh pekerja, baik penerima upah (PU) maupun bukan penerima upah (BPU), perlu dukungan semua pihak seperti Pemkab Pacitan. “Semoga Kabupaten Pacitan dapat menjadi contoh teladan bagi daerah lain di Indonesia,” harap Agus.
Hal yang sama juga ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan, M.Hanif Dhakiri. Melalui Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang yang mewakilinya di acara itu, Menaker M.Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah daerah lain hendaknya mengikuti jejak Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi penduduknya.
Dijabarkan, memberi perlindungan dan kesejahteraan pada masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak merupakan tugas negara. Untuk mencapainya, pemerintah melakukan pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Disebutkan, program jaminan sosial merupakan program prioritas nasional yang menopang pembangunan, mendorong pertumbuhan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja serta mengurangi pengangguran. Dengan adanya program tersebut berpeluang untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan ketidaksetaraan.
“Untuk itu, perlu sinergitas antar stakeholder termasuk pemerintah daerah terkait untuk mensukseskan program jaminan sosial melalui penguatan kemitraan, dukungan dan kerjasama strategis secara pro aktif,” ungkap Haiyani yang mengaku bangga atas kepedulian Pemkab Pacitan yang telah mempelopori sebagai Kabupaten Peduli BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu Bupati Pacitan, Indartato, di acara yang sama menyatakan, semua kebijakan yang dikeluarkan tak lepas dari undang-undang dan amanat pemerintah, disamping keinginan kuat untuk melindungi dan mensejaterahkan masyarakat.
Namun dia juga berharap pihak BPJS Ketenagakerjaan sesering mungkin turun dan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum paham program BPJS Ketenagakerjaan yang sangat positif ini. Untuk itu, dia menyatakan siap mengantarkan.
Selain itu, Indartato juga berharap semua pihak turut memberikan solusi atas kebutuhan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja yang pendapatannya masih di bawah UMR, kendati UMR di Pacitan sudah paling rendah di Jawa Timur. Dia sebutkan contohnya guru honorer, yang gajinya ada yang cuma Rp75 ribu/ bulan, yang tentu cukup berat jika dipotong buat iuran program BPJS Ketenagakerjaan. (Ganefo)
Dari kanan ke kiri: Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Bupati Pacitan, Indartato, dan Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Abdul Cholik, di acara launcing Pacitan Kabupaten Peduli BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (4/5/2017).
