JAKARTA, beritalima.com- Kapolri Jnderal Polisi Idham Azis, sebentar lagi akan memasuki usia pensiun. Informasi yang beredar dari istana mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi nama kandidat kuat pengganti Idham Azis.
Presiden Jokowi sebagai penentu dan punya hak prerogatif dalam mengangkat Kapolri baru, tentu sosok yang dapat bekerjasama serta tegak lurus terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penegakan hukum tanpa diskriminatif.
“Penegakan hukum harus jadi panglima diera demokrasi seperti saat ini, “ujar pengamat politik yang jupa Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen, kepada wartawan di Jakarta, Jumat 8 Januari 2020.
Pengganti Kapolri jenderal Idham Azis yang akan segera memasuki pensiun ini sangat ditunggu oleh pemangku kepentingan rakyat Indonesia.
“Kapolri memang bukan segala- galanya tapi setidaknya kebijakan Kapolri menjadi sosok pelaksana kebijakan pemerintah, itu sebabnya roll model dan style tersendiri dari masing- masing orang sebagai ciri khas, karakter yang dimiliki oleh sosok Kapolri, “ungkap alumni Lemhanas pemuda 2009 itu.
“Tak ada manusia yang sempurna bak malaikat. Selama masih manusia tentu saja punya sisi kelemahan. Semoga kelemahan tersebut bukan sebuah aib pelanggaran hukum berat yang sengaja dilakukan,” tambahnya.
“Presiden Jokowi pasti akan memilih Kapolri yang sesuai dengan kebutuhan negara kekinian yakni tantangan yang ada saat ini. Mampu menghadirkan keadilan sosial dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu, “jelas Silaen.
Kabar Presiden Jokowi sudah mengantongi sosok calon Kapolri baru yang dapat diandalkan olehnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
“”Semoga calon Kapolri baru bukan titipan atau kompromi sebab dimasa pandemik Covid-19 ini, dibutuhkan sosok Kapolri yang profesional dan berintegritas tinggi demi menjaga stabilitas keamanan dan politik agar tidak terjadi chaos dimasyarakat, “papar Silaen.
Menurutnya, tugas utama dan fungsi kepolisian Republik Indonesia harus mampu memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Harapan rakyat siapapun Kapolri pilihan Jokowi harus mampu mengungkap dan membongkar kasus- kasus besar yang merugikan negara. Kapolri baru jangan sampai titipan para ‘cukong hitam’. Kapolri pilihan Jokowi harus yang bersih dari kasus- kasus masa lalu, “tutur aktivis organisasi kepemudaan itu.
“Pesiden Jokowi jangan sampai salah pilih Kapolri karena tekanan, karena akan mempertaruhkan jalannya keamanan dan ketertiban umum ditengah masyarakat dari gonjang-ganjing ujaran kebencian dan intoleransi yang sedang bergejolak di masyarakat luas, “pinta Silaen.
“Demokrasi bisa bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia dengan hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kepastian hukum yang berkeadilan akan menciptakan suasana damai dan kenyamanan warga negara dimanapun berada,” pungkasnya. (*).
