Oleh : Wibisono
Sepekan ini media digaduhkan oleh berita akan adanya Konggres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat, dan isu kudeta oleh jendral Moeldoko, serta persoalan hukum apabila terjadi gugatan hasil konggres di Jakarta, tiga kejadian dalam hiruk pikuk partai mestinya harus menjadi referensi bagi Partai Demokrat.
Dalam menyikapi hingar bingar kemelut Kepemimpinan AHY dan Dominasi cikeas dalam pengendalian Partai Demokrat. Kejadian ini pernah terjadi di partai PKB, kasuistis PKB, pertikaian cak imin dengan Gus Dur yang berujung di peradilan dan munculnya muktamar versi parung dan muktamar ancol.
Begitu juga ribut ribut dalam konggres Partai Amanat Nasional (PAN), perseteruan antara Amin Rais dan Zulkifli hasan. riak riak pergolakan di tubuh Partai Demokrat sesungguhnya sudah ada sejak dulu dengan munculnya partai Barnas dan Republikan adalah fakta sejarah.
Konggres pertama di Bali dengan skenario Hadi Utomo menjadi ketua umum sudah terbaca bahwa cikeas sudah mulai berkeinginan membangun “trah politik” dalam tubuh Partai Demokrat. Namun pada konggres di Bandung keinginan terus bisa mengendalikan Partai Demokrat kandas karena ternyata poros cikeas kalah telak lawan Anas Urbaningrum.
Terlepas isu kriminalisasi atau tidak, Anas Urbaningrum di tetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus wisma atlet, situasi ini mendorong KLB dan SBY terpilih sebagai ketua umum, dengan segala argumentasi demi penyelamatan partai.
Dengan kembalinya poros cikeas menjadi episentrum Partai Demokrat sampai SBY dipilih kembali dalam konggres di surabaya, meski sebelumnya wacana perlawanan dari Marzuki ali dan Ahmad mubarok di hadang dengan begitu ketat.
Konggres JCC di jakarta dengan menempatkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum dengan segala strategi dan rekayasa proses penyelenggaraan konggresnya adalah bagian dari upaya melanggengkan episentrum PD pada poros Cikeas.
Para masa Partai Demokrat dalam kendali SBY tidak jarang kader yang bersebrangan di singkirkan, hingar bingar KLB kali ini adalah resonansi kekecewaan para kader yang tersisih dan mengkristal, pemantiknya di tengarai adalah proses penyelenggaraan konggres di JCC jakarta yang memilih AHY sebagai ketua umum di anggap cacat prosedur dan hukum, beberapa kewenangan daerah yang diambil oleh DPP, yang lebih rasional adalah terus menurunnya hasil perolehan suara dalam pemilu. di akui atau tidak bahwa SBY tidak bisa lagi menjadi “magnit politik” basis layaknya pemilu 2009.
Kekhawatiran para senior dan beberapa dewan pendiri untuk menyelamatkan Partai Demokrat bukanlah sesuatu yang mengada ada, sah sah saja untuk pendewasaan politik dan demokrasi, jika KLB satu satunya penyikapan, maka prahara di tubuh Partai Demokrat akan semakin meruncing karena endingnya pasti masuk ke ranah hukum, di sinilah ujian berat bagi kader kader di daerah yang menjadi obyek dari pertikaian elite.
Lalu kapan akan terjadi KLB?, Waktulah yang akan membuktikan, karena kedua belah pihak pasti telah menyiapkan strategi dan rencana untuk saling bertahan dan menyerang. Gong KLB Partai Demokrat akan tejadi tidak lama lagi, sekarang pun kita lihat sudah saling serang “proxy”.
Penulis: Founder Fixpoll dan pengamat politik
