Banda Aceh, beritalima.com|- Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) Tito Karnavian gerak cepat gelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama pihak-pihak terkait.
Dalam Rakor Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kota Banda Aceh (10/1), Tito membuat pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar dalam kategori, yakni daerah sudah normal, setengah normal, dan belum normal.
Dengan strategu ini, Tito sangat mengharapkan partisipasi daerah terdampak sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan. “Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan [bergerak melakukan penanganan],” ujar Mendagri.
Salah satu hal prioritas yang dibahas adalah pertama, percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai secara gotongroyong, sehingga sebelum memasuki Ramadan bisa selesai. Kedua, mengaktifikan kembali pemerintahan daerah salah satunya melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tito menekankan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran sehingga Pemda dapat merubah APBD sesuai kebutuhan darurat. “Mekanisme kecepatan seperti ini, ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi [daerah terdampak] punya modal,” jelas Tito, dihadapan Turut hadir peserta rapat antara lain Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan jajaran, , Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
Ketiga, penguatan dukungan sosial dan ekonom. Mendagri mendorong optimalisasi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan bantuan lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat. Bantuan tersebut penting menggerakkan kembali aktivitas ekonomi termasuk bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal lainnya, percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan. Dan, operasi modifikasi cuaca terus digelar mengantisipasi hujan yang dapat menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
Rapat teknis selanjutnya akan dilakukan bersama para kepala daerah yang terdampak bencana darti tiga provinsi. Semakin datanya akurat dari daerah, maka program pemulihan juga akan mengikutinya bergerak lebih cepat.
Jurnalis: abri/rendy
