SURABAYA, Beritalima.com-
Sekretariat DPRD provinsi Jatim mengawali tahun 2026 menggelar pengajian bertitel “Menepi Sejenak” dengan menghadirkan KH Muhammad Abdurrahman Al Kautsar. Acara tersebut dihelat di gedung paripurna jalan Indrapura Surabaya.
Hadir dalam acara tersebut, ketua DPRD provinsi Jatim Musyafak Rouf bersama sekretaris DPRD provinsi Jatim Muhammad Ali Kuncoro dan jajaran sekretariat.
Dalam paparannya, Gus Kautsar, panggilan akrab pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa di setiap pemerintahan, seorang pimpinan, baik itu Bupati, Walikota, maupun pejabat OPD (Organisasi Perangkat Daerah), haruslah berperilaku baik, jujur dan bertanggungjawab.
Menurut Gus Kautsar, apa yang dilakukan oleh pimpinan, seperti itulah bentuk perilaku pejabat dan para staf yang bekerja di bawahnya.
“Karena itu, penting sekali untuk menekankan, memberikan pembekalan iman dan taqwa kepada seluruh jajaran pemerintahan. Kalau Bupati, Walikota, OPD, ketua DPRD nya baik, jujur menjujung tinggi tanggung jawab kepada umat dan masyarakat, maka tidak ada lagi yang namanya korupsi,” jelasnya.
Yang perlu dilakukan oleh pimpinan, ketika duduk di kursinya, memastikan kemudahan untuk masyarakat, apapun yang di tandatangani harus berpihak pada masyarakat.
“Jangan lupa diri, ketika diatas jangan bertindak semena-mena kepada bawahan. Jadi pemimpin jangan mempermalukan anak, keluarga dan keturunannya. Karena itu berperilaku lah yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat,” tukasnya.
Senada dengan yang disampaikan oleh Gus Kautsar, ketua DPRD provinsi Jatim Musyafak Rouf menjelaskan bahwa karakter seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi, harus mampu menyelesaikan masalah yang berpihak pada masyarakat.
Abah Musyafak, panggilan akrab Musyafak Rouf, juga mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus berani mengakui kesalahannya, harus memberikan apresiasi kepada bawahannya jika mereka berprestasi.
“Sehingga akhirnya kan terjadi sinergi yang cukup positif untuk melangkah ke depannya, sebagai lembaga yang ada di sini di awal tahun ini tentu kita harapkan akan lebih baik daripada tahun 2025. Problem-problem yang dialami oleh masyarakat sebagai wakil rakyat harus bisa menjadi kepanjangan tangan antara birokrasi, legislatif dan yudikatif. Apapun keputusan yang diambil, baik melalui Perda maupun kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, harus selalu memberikan manfaat,” pungkasnya.(Yul)
