Oleh :
Rudi S Kamri
Terkadang saya termenung sejenak, apa jadinya dengan RAPBD DKI Jakarta 2020 kalau tidak ada adik-adik kita wakil rakyat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ? Sudah pasti uang rakyat bernilai Rp 95 Triliun akan terkuras amblas menjadi bancakan ganas para penggarong anggaran di Jakarta.
Semua orang paham hal ini bisa terjadi karena pat gulipat dan kongkalikong yang mesra dari para penjahat uang rakyat baik oknum di Pemerintahan Daerah DKI Jakarta mulai dari pemimpin tertinggi sampai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pada para oknum anggota DPRD DKI Jakarta. Persekongkolan jahat seperti ini sudah pasti bukan hanya terjadi di Jakarta tapi kemungkinan besar juga terjadi di daerah lain.
Kasus di Jakarta menjadi menarik karena melibatkan uang rakyat yang super jumbo dan cara penganggaran yang super aneh, kasar dan tidak masuk akal sehat. Orang waras mana yang percaya pembelian lem Aica Aibon senilai lebih dari Rp 124 M ? Belum masalah pembelian pulpen, fee konsultan dan mata anggaran lain yang seperti memperkosa akal sehat kita.
Drama RAPBD DKI Jakarta diwarnai dengan mundurnya Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pariwisata. Dan seperti biasa sang gubernur kembali ngeles kesana-sini menyalahkan anak buahnya dan menyalahkan sistem e-budgetin. Manusia seperti gubernur ini adalah jenis manusia purba yang licik, tidak gentle dan minus jiwa kepemimpinan. Dan lebih memalukan lagi, si licik ini menggunakan buzzer bayarannya untuk memutar balikkan fakta bahwa seolah-olah dia sang pahlawan karena menyelamatkan uang negara. Apa yang dilakukan seperti pepatah maling teriak maling.
Menjadi pertanyaan mengapa si Anies Baswedan alias ABas ini begitu jumawa dan merasa perkasa di Jakarta ?
PERTAMA, dia tahu persis celah undang- undang (UU) tentang Kepala Daerah dan Pemerintahan Daerah kita yang begitu lemah. Dalam UU yang ada tersebut amat sangat tidak mudah seorang gubernur bisa diberhentikan oleh Presiden kecuali dia korupsi, mengkonsumsi narkoba atau melakukan tindakan yang dianggap melawan Pancasila dan UUD 1945. Dan itupun baru bisa dicopot sah kalau vonis pidana dari pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kelemahan UU kita dilengkapi sempurna dengan adanya sosok Menteri Dalam Negeri Kabinet Jokowi jilid 1 yang begitu melempem dan tidak bertaji dan tidak bernyali. Klop !!!
KEDUA, ABas sangat menyadari selama ini mendapat dukungan politik yang kuat dari partai pengusung maupun dari anggota koalisi partai pemerintah pusat yang berbalik mendukung dia seperti Partai Nasdem. Disamping itu sudah menjadi rahasia umum bahwa ABas didukung penuh oleh mantan Wapres yang masih memiliki kekuatan dan koneksi politik cukup kuat di negeri ini
KETIGA, Pencopotan gubernur oleh Presiden di luar kasus korupsi, narkoba, pelanggaran ideologi negara juga penuh jalan berliku. Diantaranya harus ada rekomendasi dari DPRD setempat. Kalau gubernur dan DPRD sudah ada kerjasama kongkalikong, bagaimana mungkin bisa diharapkan akan keluar rekomendasi pemecatan ? ABas tahu pasti bahwa dia sudah memegang kartu truf para anggota DPRD yang bermental penjahat, jadi dia selalu merasa aman tak tergoyahkan.
KEEMPAT, ABas sangat piawai dan tekun membangun koneksi politik. Dia menarik beberapa orang yang punya koneksi di KPK, ahli hukum, pengacara dan pensiunan polisi menjadi lingkaran terdekatnya dalam Team Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dengan gaji dari uang rakyat dengan nilai yang fantastis. Beberapa anggota TGUPP saat ini juga mulai terlihat aktif melobi kesana-kemari untuk mencalonkan ABas jadi RI-1 pada Pilpres 2024.
Dengan empat hal tersebut di atas akan sulit bagi masyarakat Jakarta untuk berharap anggaran DKI Jakarta akan tetap aman dan tidak digunakan sebagai bancakan terus menerus.
Beberapa langkah yang masih bisa kita lakukan adalah :
1. Lakukan tekanan publik melalui media sosial secara masif dan sistematis.
2. Berikan dukungan dan penguatan moral kepada adik- adik PSI yang ada di dalam DPRD DKI Jakarta untuk kuat menghadapi tekanan kartel partai di dalam DPRD DKI Jakarta.
3. Berikan tekanan kepada Pemerintah (Mendagri dan Menteri Keuangan) untuk sigap menelisik dan menyisir kejanggalan RAPBD DKI Jakarta.
4. Berikan tekanan kepada KPK atau Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melakukan intervensi hukum demi mencegah para penjahat anggaran di DKI Jakarta merajalela seenak jidatnya.
Semangat terus bongkar kemunafikan dan keangkaramurkaan yang terjadi di depan mata kita. Selama tujuan kita baik, saya meyakini akan selalu ada jalan dan solusi untuk menyelamatkan negeri ini dari kekuasaan dan kangkangan para penjahat keuangan negara. Optimis saja !
Salam SATU Indonesia
05112019
