Menghadapi Gempuran Dari Segala Sisi, Jangan Biarkan Presiden Sendiri

  • Whatsapp

Oleh:Rudi S Kamri
Kali ini ujian yang harus dihadapi Presiden Jokowi cukup berat. Saat pandemi Covid-19 belum tuntas teratasi dan pandemi ekonomi sedang diupayakan keras, kemudian datang gempuran dari luar dan dalam terkait UU Cipta Kerja Omnibuslaw. 


Gempuran dari dalam datang dari beberapa Kepala Daerah pembangkang yang mencoba merusak sistem hirarki ketatanegaraan. Komandan dari para Gubernur pembangkang ini adalah Anies Baswedan yang saat ini kebetulan menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Tapi alhamdulillah dalam menghadapi UU Cipta Kerja Omnibuslaw ini APPSI belum satu suara, hanya beberapa gelintir Kepala Daerah Provinsi yang berani bersuara. Saya berharap kelakuan lacung para Gubernur pembangkang ini bisa segera diredam oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sampai saat ini belum menampakkan taringnya untuk melindungi kehormatan dan kewibawaan Kepala Negara.


Gempuran dari luar datang dari kelompok serikat pekerja yang dimotori Said Iqbal (KSPI) dan Andi Gani Nuawea (KSPSI). Tapi saya punya keyakinan protes kelompok serikat pekerja mungkin bisa segera diredam oleh Pemerintah. Apalagi tidak semua serikat pekerja menolak UU Cipta Kerja. Contohnya Federasi Serikat Pekerja BUMN yang dipimpin Arief Poyuono tegas mendukung hadirnya UU Cipta Kerja.


Tantangan serius dari luar justru datang dari kelompok kaum oportunis. Salah satunya dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia yang telah disusupi kepentingan partai tertentu yang menolak UU Cipta Kerja. Tapi fondasi perjuangan kelompok ini rapuh karena mereka tidak kuat mendalami esensi isu yang mereka perjuangkan. 


Kelompok oportunis yang perlu perhatian serius adalah para penunggang momentum seperti FPI, PA212 dan GNPF Ulama. Mereka memainkan isu UU Cipta Kerja yang dibarengi dengan isu sesat tentang datangnya pekerja dari China dan isu murahan tentang ancaman komunisme. Kelompok ini punya massa primordial yang cukup besar dan militan tanpa arah. Amunisi mereka untuk menyerang Pemerintah adalah menggunakan strategi “firehouse of the falsehood” yaitu dengan semprotan kebohongan dan berita palsu. Meskipun secara materi kebohongan yang mereka semburkan terkesan konyol dan tidak realistis tapi bagi pengikut mereka apapun yang mereka suarakan dipercayai secara buta.


Kelompok oportunis berbasis jualan agama ini sebetulnya mudah bisa diatasi kalau saja Pemerintah dalam aparat keamanan negara bisa memutus jalur logistik mereka dari Sang Cukong atau Bandar Demo. Karena kelompok oportunis ini sudah pasti tidak akan bisa bergerak tanpa ada dukungan dana dari Sang Bandar. Bagi sebagian pimpinan kelompok ini demonstrasi melawan Pemerintah adalah momentum terbaik untuk menggemukkan rekening mereka.


Pekerjaan Rumah aparat keamanan dalam konstelasi permasalahan ini adalah memupuk keberanian dan nyali untuk menggulung sang bandar demo.  Secara kasat mata pasti nama-nama Sang Bandar sudah ada di saku aparat negara. Masalah terbesar kita selama ini adalah tidak adanya keberanian aparat negara untuk menggulung habis kelompok Bandar. Kalau mereka tidak digulung, api akan semakin berkobar dan hal ini akan berpotensi membahayakan posisi Presiden. 


Kini tinggal kepiawaian dari Presiden Jokowi dalam memainkan strategi dan amunisi. Salah satunya adalah meningkatkan soliditas anggota Kabinet Indonesia Maju dan melakukan konsolidasi partai pendukung Pemerintah. Sinergi kuat dari TNI-Polri juga kunci yang harus dikuatkan. Atau cara pragmatis adalah dengan memberikan panggung kepada Menko Luhut Binsar Panjaitan untuk tampil menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Karena kinerja Menkopolhukam Mahfud MD terlihat kurang meyakinkan untuk menjalankan ancaman seserius seperti saat ini.


Lalu apa yang bisa kita lakukan?
Saya menghimbau kepada komunitas relawan penjaga Indonesia seperti kelompok relawan Jokowi dan kelompok alumni perguruan tinggi untuk segera  melakukan konsolidasi dan segera tampil untuk menunjukkan eksistensi. Kehadiran kelompok relawan ini bukan sekedar untuk menjaga Presiden Jokowi, tapi lebih untuk mengawal Konstitusi dan menjaga negeri. Kita harus mencegah para petualang politik untuk merusak tatanan demokrasi dan konstitusi.  Saat ini saya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa: NEGARA MEMANGGIL untuk menyelamatkan negeri ini dari penjajahan kaum rakus kuasa. 


Dan yang lebih penting dari itu, jangan kita biarkan Presiden Jokowi berjalan sendiri menjaga keutuhan negeri.
Salam SATU Indonesia11102020

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait