Bangka Belitung, beritalima.com|– Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri ESDM Bahlil L, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) meninjau langsung proses penertiban kegiatan usaha tambang ilegal di Dusun Nadi, Desa Lubuk Lingkuk, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung (19/11).
Kunjungan ini sebagai tindak lanjut atas maraknya aktivitas tambang timah ilegal di dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi di lapangan, ditemukan lahan yang dijadikan lokasi penambangan berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar dan dimanfaatkan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Temuan ini mempertegas adanya pelanggaran serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara.
Di hadapan awak media, Menhan menyampaikan, langkah tegas Pemerintah melalui Satgas PKH adalah implementasi amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Menhan menekankan setiap temuan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. “Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini dan secara fisik, sekarang semua kegiatan yang mengarah kepada kegiatan ini sudah kita tutup secara geografi,” ucap Menhan.
Dalam peninjauan, Satgas menemukan berbagai alat berat dan fasilitas pendukung yang digunakan kegiatan tambang ilegal, di antaranya 21 unit excavator, 2 unit bulldozer, 1 unit genset, 10 unit mesin penghisap pasir/timah, serta perlengkapan tambang lainnya. Seluruh alat tersebut kini diamankan sebagai barang bukti untuk proses lebih lanjut.
Langkah penertiban ini merupakan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga kedaulatan sumber daya alam.
Pemerintah memastikan pengelolaan kekayaan alam harus selaras dengan prinsip yang ditegaskan Presiden, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Jurnalis: abri/dedy
