SURABAYA, Beritalima.com-
Bendahara DPD partai Golkar Jatim mengungkapkan bahwa ia terpilih sebagai wakil ketua DPRD provinsi Jatim ini, sebagai amanah yang harus dilaksanakan.
Menurut Blegur Prijanggono SH, sesuai arahan Sekretaris Jendral DPP (Dewan Pimpinan Pusat) partai Golkar Sarmuji, dirinya harus bijak dalam memutuskan langkah-langkah program, karena kebijakan yang diambil harus menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu.
“Setelah DPP memutuskan untuk menugaskan saya sebagai pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, otomatis kami harus menjalankan perintah DPP untuk menjalankan misi kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Mengenai apa arahan pak Sarmuji, sebenarnya arahannya normatif sekali. Jadi arahannya adalah bekerja dengan baik untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur, menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil ketua DPRD yang bijak untuk bisa menambah kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” terang pria berwajah tampan yang selalu tampil penuh energik ini.
“Awalnya, yang pertama kali terpikirkan adalah bagaimana daerah pemilihan saya masyarakatnya sejahtera. Kemudian saya juga mendorong mengingatkan kepada semua anggota saya yang ada di daerah pemilihan masing-masing di luar Surabaya, sama tujuan sebenarnya yaitu mereka harus mensejahterakan daerah pemilihannya, artinya membalas kebaikan pemilik-pemilik suara yang mendukung kami menjadi wakil rakyat,” tegasnya.
Blegur menuturkan, setelah mendapat wewenang sebagai wakil ketua DPRD provinsi Jatim, ia memberikan semangat dan penekanan kepada semua anggota untuk bisa benar-benar membawa aspirasi setiap Dapilnya ini untuk bisa disampaikan kepada pemerintah provinsi.
“Di daerah di manapun di provinsi, kabupaten kota di Jawa Timur. Kita juga tidak menutup mata dan telinga bahwa permasalahannya sekarang ini kan masih ada dari masyarakat, salah satunya adalah tentang kesejahteraan yaitu yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran dan masalah kesehatan masih sangat perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para legislatif dan birokrasi,” tukasnya.
Blegur mengungkapkan, terkait dengan kesejahteraan masyarakat awal mulanya adalah dari menurunkan jumlah kemiskinan di Jawa Timur.
Misi tersebut merupakan kinerja yang konsen penuh untuk mendukung program pemerintah provinsi Jawa Timur, yaitu menekan angka kemiskinan, kemudian juga mendukung program pemerintah pusat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga akan mendukung mencarikan formula bagaimana aplikasi tersebut bisa terjadi di Jawa Timur. Tidak hanya menggerakkan hati, kalau memang ada anggaran yang memungkinkan, kita juga akan mengusulkan sekolah gratis, yang nantinya akan membawa kesejahteraan masyarakat, sehingga benar-benar bisa menekan angka kemiskinan,” tegas Blegur.
Skala prioritas utama yang akan diwujudkan di Jawa Timur bagaimana pihaknya memikirkan agar masyarakatnya bisa bekerja dengan baik, tentunya harus ada inovasi mendatangkan investor atau membuat lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan pekerjaan, termasuk menekan pengangguran.
“Otomatis bilamana kita sudah menekan angka kemiskinan maka tidak ada pengangguran, ini kan ditentukan dengan faktor pendidikan serta kesehatan, bilamana permasalahan itu teratasi, kami yakin masyarakat bisa hidup sejahtera,” imbuhnya.
“Kami tahu tidak akan bisa 100%. Semua ini akan bertahap dengan kondisi kita, negara kita negara demokrasi yang terbesar, ada langkah-langkah yang harus dilakukan, Apa yang dilakukan setiap orang punya potensi untuk buka usaha mikro, banyak sektor dan kebanyakan di sektor kuliner. Tetapi untuk sektor-sektor lain untuk meningkatkan kualitas tentunya harus ada edukasi. Edukasi inilah kewajiban pemerintah disebut legislasi instalator untuk mendukung kemampuan UMKM tersebut, karena tidak hanya punya kemampuan membuat, tetapi bagaimana kemampuan untuk menjual, mempromosikan, sehingga UMKM tersebut bisa berwujud dan benar-benar mempunyai pasar,” lanjutnya.
Blegur menambahkan, tugas pemerintah untuk turun tangan dalam mengedukasi di 38 Kota Kabupaten kota ini kan tidak mudah. Tentunya harus didukung oleh pemerintah Kabupaten Kota, yang didukung dengan kekuatan-kegiatan APBD daerah, juga untuk mendukung kualitas UMKM.(Yul)
