New York, beritalima.com |– Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-79 di New York, Amerika Serikat (28/9), menekankan perlunya kepepimpinan tanpa hegemoni.
Retno mengkiritik keras model kepemimpinan yang ada di Dewan Keamanan PBB, dimana berperilaku yang tidak adil dalam menyelesaikan berbagai krisis atau konflik di sejumlah belahan dunia. Sorotan khusus Retno adalah persoalan di Palestina, yang diserang terus oleh Israel dan DK PBB tidak mampu menghentikan agresi tersebut.
Mewakili Indonesia, Retno mendorong negara-negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan konkret menghentikan pelanggaran hukum internasional oleh Israel dan kekebalan Israel dari hukum tersebut. “Mandat DK PBB adalah untuk menciptakan perdamaian, bukan melanggengkan perang atau bahkan mendukung pelaku perang itu sendiri,” jelasnya, yang disambut tepuk tengah oleh sebagian besar para diplomat mancanegara yang hadir.
Yang dimaksud kepemimpinan tanpa hegemoni menurut Retni, adalah sua kepemimpinan global yang nyata dan memandu tindakan bersama dengan mendengarkan kepentingan semua pihak, memajukan kolaborasi dan harapan.
Jadi, Indonesia mendorong negara-negara anggota PBB untuk mengakui negara Palestina, sebagai investasi untuk dunia yang lebih damai dan adil. Tiga hal diusulkan Retno. Pertama, memajukan perdamaian melalui perdamaian yang inklusif. Kedua, memastikan masa depan yang berketahanan dengan tercapainya kesejahteraan bersama. Dan ketiga, membangun jembatan guna memastikan kolaborasi global.
Ketiga hal ini telah dilaksanaan Indonesia melalui kiprah di dunia internasional. Sejarah membuktikan peran Indonesia selalu menyuarakan kepentingan negara- negara Global South, antara lain melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955.
Jurnalis: Abri/Rendy
