Namun dalam penyampaiannya kepada wartawan yang hadir pada Gathering Jurnalis Peliputan Reformasi Birokrasi. Menpan RB mengharapkan adanya pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu ia meminta adanya percepatan reformasi birokrasi yang menyangkut e-budgeting yang diharapkan anggaran tidak saja dihabiskan begitu saja akan tetapi dihabiskan dapat menghasilkan output dan outcomenya yang nyata, hingga dapat meningkatkan akuntabilitas daerah.
“Setiap daerah harus melakukan e-government hingga menjadi row model,” tandas Menpan) Asman Abnur kepada wartawan.
Lebih lanjut diharapkan Menpan RB, bulan ini harus selesai penyelesaan PP ASN. Karena dalam menerapkan managamenrt sistem ASN. Nanti ke BKN tidak ada lagi yang ngurus surat bawa map, melainkan dengan sistem online.
Sementara mengenai kekosongan pegawai dan pembenahan sistem rekruitmen pegawai. ASN menjadi pelengkap nasional dan memutuskan dengan Mendagri, bahwa lulusan APDN tidak lagi dikembalikan ke daerahnya, melainkan dipromosikan sebagai Sekcam di daerah lain. Tahap berikutnya menurut Asman Abnur, eselon I di Provinsi seperti menjabat Sekda nantinya akan diputar dan tidak melulu menjabat di daerahnya sendiri melainkan diputer ke daerah lain.
“Jadi siapa yang menang Pilkada, Sekdanya tidak bisa dibawa. Apalagi seorang aparat ASN tidak boleh terlibat dalam urusan politik,” terangnya.
Sementara ditegaskan Menpan RB dalam meningkatrkan akuntabilitas publik, Menpan) membuka sistem pengaduan publik, kendati Kemenpan RB sifatnya masih sentralistik, tapi masyarakat dapat melaporkan langsung ke Menpan RB. “Tahun depan seluruh Pemerintah Daerah diharapkan sudah melaksanakan e-government dan e-budgeting. Karena ASN penuh dengan inovasi dan memiliki semangat yang hospitality,” tambahnya. dedy mulyadi
