Mensos Salurkan Bantuan Sosial Non Tunai PKH

MADIUN, beritalima.com- Dengan didampingi Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto dan Dirjen Perlindungan Sosial Kementrian Sosial, Hari Hikmah, Menteri Sosial (Mensor) RI, Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga kurang mampu di Alon-Alon Kota Madiun, Jawa Timur, 17 April 2017.

Secara simbolis, Mensos menyerahkan bantuan sosial non tunai PKH kepada 357 masyarakat kurang mampu dari beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, masing-masing sebesar Rp.500 ribu.

Kepada para penerima bantuan PKH, Mensos berpesan agar uang PKH yang disalurkan melalui ATM Bank BTN, agar tidak digunakan untuk belanja. Tapi dipergunakan untuk kepentingan anak sekolah.

“Bulan ini pencairan tahap I. Nanti bulan Juni pencairan tahap II, saya minta agar uangnya jangan dibuat belanja. Tapi dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak, ” pinta Mensos, Khofirah Indar Parawansa.

Menurutnya lagi, tahun ada sekitar enam juta penerima PKH di seluruh Indonesia. “Tahun depan mungkin bisa 10 juta. Pencairan tahap pertama ini Rp.500 ribu, nanti bulan Juni Rp.500 ribu. Pencairannya empat kali dengan nilai tiap keluarga penerima manfaat mendapat Rp.1.890.000,” terangnya.

Dirjen Perlindungan Sosial Kementrian Sosial, Hari Hikmah, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Madiun yang telah memfasilitasi kegiatan ini. “Saya ucapkan terima kasih kepada Pemkot Madiun yang telah menfasilitasi kegiatan ini sehingga acara berjalan dengan lancar,” kata Hari Hikmah.

Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, dalam sambutannya mengatakan, dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Madiun, Pemkot telah menerapkan enam visi misi. Diantaranya adalah peningkatan pendidikan, infrastruktur dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

“Jadi di Kota Madiun ini bu menteri, kita juga punya program percepatan penanggulangan kemiskinan. Ini bagian upaya untuk mengurangi kemiskinan. Misalnya program Jamkesmasta gratis untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Termasuk perijinan gratis untuk usaha kecil menengah mikro,” kata H. Sugeng Rismiyanto, dalam sambutannya.

Sementara itu, koordinator PKH Kota Madiun, Tri Yuniwati, mengatakan, pada tahun 2016, ada 1924 warga yang menerima PKH. “Sedangkan pada tahun 2017, sebanyak 1905 warga,” terang Tri Yuniwati, kepada wartawan.

Hadir dalam acara tersebut diantara jajaran Forkopimda, Sekda Kota H. Maidi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Madiun dan undangan lainnya. (Adv/Dibyo).

Foto: Dibyo/beritalima.com