SERDANGBEDAGAI, beritalima.com- Menteri Kelauatan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujiastuti menghadiri Rembuk Nelayan Sumatera Utara dengan Tema” Nelayan Indonesia Berdaulat, dan Mandiri dan Sejahtera yang di pusatkan di Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut, Kamis (14/12).
Pantauan Beritalima.com- di lokasi, terlihat ribuan nelayan yang tergabung di dalam berbagai aliansi nelayan , Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Serikat Nelayan Sumatera Utara , Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ( KNTI).
Serikat Nelayan Indonesia Sumatera Utara ( SNI Sumut) Masyarakat Nelayan Tradisional Batubara (Mantap),( SNM) menyambut kehadiran Menteri Susi Pijiastuti yang didampingi anggota DPR RI Komisi IV, Edy Prabowo, Lantamal Belawan , Bupati Serdang Bedagai H Soekirman , Gubernur Sumut Ir.H.Tengku Erry Nuradi , dan rombongan lainya.
Ketua Panitia rembuk Nelayan Sumatera Utara, Sutrisno dalam sambutannya mengatakan, karena kekompakan sehingga ribuan- ribuan nelayan bisa di kumpulkan dan pendanaan ini terkumpul dari nelayan sebesar Rp 40 juta dan makanan semua ini dari nelayan, begitu juga resahnya nelayan karena maraknya pukat harimau yang meresahkan nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya Nelayan Sumatera Utara pada umumnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Serdang Bedagai H .Soekirman mengatakan, luar biasa kehadiran ibu Susi karena sudah sangat lama ditunggu oleh rakyat di Sumatera Utara dan khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai.
“Namun sudah nyata kita lihat kehadiran Menteri dan nanti sampaikan kepada Menteri sehingga keluhan nelayan dapat disampaikan,” kata Soekirman.
Sementara itu, Menteri Susi mengatakan, sama sekali tidak membiayai kegiatan ini, murni dari nelayan.
“Banyak sms yang masuk ke saya, sehingga respon ini harus ditanggapi apa lagi pada saat disahkannya peraturan yang kita terbitkan nelayan Sergai yang mengirimkan sms ini yang pertama,” kata Menteri Susi.
Menurut Menteri Susi, sudah 350 kapal nelayan ilegal yang sudah dihancurkan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Polri, KPPL dan lainnya.
“Ini kita lakukan dan sebelum hal itu dilakukan kita memanggil para Menteri negara sahabat dan negara lainnya. Kepada kepala negara-negara ini perintah Presiden, tolong bantu saya, saya pendidikannya rendah, jadi tolong bantu saya karena undang-undang memutuskan sehingga kapal tangkapan yang ilegal akan dihancurkan,” lanjut Susi.
“Banyaknya keluhan nelayan terhadap kapal yang meresahkan para nelayan sehingga kita menerbitkan undang-undang karena banyaknya lembaga-lembaga yang terus dipolitisir terhadap peraturan yang kita buat dan banyaknya aturan ada yang batas wilayah bagi nelayan dulu punya Provinsi dua mil, jadi semua itu bisa diatur sesuai Perda masing-masing daerah, sehingga harus disesuaikan saja, tambang dan nelayan jangan disamakan, nelayan ya nelalan, laut tidak boleh di kapling. Lestarikan bakau, jangan ditebangi bakau juga untuk menetralisir air dan menetralkan racun, kalau ini dirusak dan ditebangin maka dimana ikan dan udang untuk bertelur, tidak ada udang dan ikan jantan yang tidak beranak.”
“Apa masih ada kapal asing yang masuk di perairan ke Serdang Bedagai dan khususnya Indonesia, apa ada apa nelayan yang membekingin nelayan besar atau ilegal, atau ada aparat yang melindungin, kalau ada kasih tau dan kita beritahukan kepada bapak Pol Air, Polri TNI Angkatan Laut siap menangkap, laporkan ke saya nanti kita sampaikan sambil memberikan nomor hpnya kepada masyarakat, nanti kita sampaikan kepada aparat,” sambung Susi.
Selain itu, Menteri Susi mengimbau, agar nelayan jangan mudah diprovokatori, nelayan harus bersatu, begitu juga harapan Menteri Susi agar melindungi hutan bakau.
“Tanami bakau jangan ditebangi begitu juga sampah pelastik yang di buang kelautan jangan di buang dan tadi saya melihat banyak sampah pelastik dan nanti setelah saya pulang jangan ada lagi sanpah plastik,” harap Menteri Susi.
Reporter : Sugi
