JAKARTA, beritalima.com | Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi IV DPR bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, sejumlah anggota dewan memberikan dukungan kepada menteri asal Partai Gerindra itu.
Anggota Komisi IV DPR fraksi Nasdem Hasan Aminuddin mengatakan, Menteri Edhy Prabowo sebaiknya tetap fokus pada kebijakan yang diambilnya tanpa mendengarkan celotehan pihak luar.
Sebab, menurut Hasan, celotehan dari Menteri KKP lama itu justru semakin mempublikasikan kinerja baik dari Menteri Kelautan dan Perikanan sekarang.
“Pak Edhy tidak usah mendengarkan Bu Susi yang sedang nyanyi di luar panggung. Biarin aja. Semakin dia kenceng, semakin terpublikasi dengan baik kinerja Pak Edhy kan gitulah. Tingkatkan harkat dan martabat rakyat,” ucapnya.
Anggota Komisi IV DPR RI yang lain, Ahmad Ali menyatakan dukungan terhadap kebijakan ekspor benih lobster yang diteken Edhy Prabowo.
Namun, ia menyarankan agar KKP memperbaiki narasi ekspor benih lobster itu agar dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan kontroversi.
Ahmad Ali juga meminta Edhy Prabowo untuk tidak terpengaruh dengan kebijakan menteri yang lama.
Ia pun berharap kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan Menteri asal Gerindra itu untuk menunjukkan kinerja.
“Jangan menari di atas panggung mantan menteri KKP deh. Pak Edhy yang punya kebijakan ini bahwa ini kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, jalan tanpa perlu memperdulikan narasi-narasi yang ada di luar. Hari ini Edhy Prabowo jadi Menteri KKP, izinkan dia untuk melaksanakan program ini sampai selesai,” katanya.
Terkait hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edy Prabowo mengatakan, sejatinya di perairan Indonesia ada sekitar 26 miliar benih lobster. Oleh masyarakat, dibudidayakan di kolam dan sejenisnya antara 30 hingga 80 persen. Menurut Edhy hal ini merupakan peluang bagi masyarakat, terutama nelayan pembudidaya untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarganya tanpa intervensi dari negara, tapi kemudian semua itu dilarang. Tentu saja mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Jika kemudian dipermasalahkan ada orang yang kebetulan satu partai dengan saya ikut menjadi eksportir, tentu saya tidak bisa melarangnya untuk berusaha. Selama berbagai persyaratan seperti sarana untuk pembesaran dan budidaya terpenuhi, semua bisa mendaftar menjadi eskportir. Toh, eksportir itu juga membeli dari masayarakat pembudidaya,” terang Edhy.
Selain itu, lanjutnya, di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga ada tim yang berwenang memberikan ijin eskportir.
“Saya minta seluruh dirjen di Kementerian ini ikut mengawasinya. Selain itu sarana atau tempat pembudidayaan, kami juga mewajibkan bagi eksportir untuk me-restocking dua persen dari benih yang mereka tangkap. Tidak hanya itu, kami juga menetapkan harga terendah benih lobster yang dibeli dari nelayan, yakni sebesar lima ribu per ekor. Tidak boleh ada yang membeli dengan harga di bawah lima ribu,” jelas Edhy.
Sebagian Sumber: Tribunnews
